Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemilihan Bupati Kuningan

Wabup: Petahana Masih Diunggulkan Di Pilkada

Rabu, 27 Oktober 2021 07:05 WIB
Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda. (Foto: Istimewa)
Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Petahana Bupati Kuningan, Jawa Barat (Jabar) Acep Purnama dianggap masih dijagokan di Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024. PDI Perjuangan pun kemungkinan memprioritaskannya kembali maju.

Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda mengakui, belum mendapat gambaran terkait nasib politiknya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pasalnya, keputusan final terkait pasangan calon (paslon) usungan PDIP di Pilkada Kuningan akan ditentukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Berita Terkait : Awal Pekan, Rupiah Kurang Tenaga Lawan Dolar

“Kita ini tidak bisa menentu­kan. Semua ditentukan Ibu Megawati, dan atas izin Allah SWT,” ujarnya, kemarin.

Ridho mengatakan, keikutsertaan PDIP di Pilkada Kuningan juga akan ditentukan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Partainya harus memenuhi syarat perolehan kursi terlebih dahulu untuk bisa jadi partai pengusung. “Maju tidaknya, kita lihat saja hasil Pileg seperti apa. Perkara siapa yang maju, itu ditentukan dari DPD dan DPP,” ujarnya.

Berita Terkait : Pindahin Rumah, Pasangan Kanada Gunakan 12 Kapal

Soal dinamika internal, Ridho menyebut, belum ada pihak atau kelompok mendeklarasikan diri untuk pencalonan Pilkada. Tapi Ridho menyebut, Bupati Kuningan Acep Purnama diunggulkan dan diprioritaskan untuk maju di Pilbup Kuningan. Apalagi, Acep adalah Ketua DPC PDIP Kuningan.

“Kalau saya sih, pasti yang diunggulkan itu Pak Bupati. Beliau (Bupati Kuningan Acep Purnama) sebagai tokoh masyarakat, Ketua DPC PDIP Kuningan, pastinya lebih diprioritaskan,” bebernya.

Berita Terkait : Kasur Dan Lemari Bekas Nyangkut Di Pintu Air

Ditanya peluangnya untuk maju kembali berpasangan satu paket dengan Acep Purnama dari PDI Perjuangan, Ridho berpendapat, hal itu harus melihat keputusan dari DPP PDIP.

“Berpeluang atau tidak, itu kembali lagi ke Ibu Megawati. Kalau kata Ibu Ketua Umum harus berpasangan, ya mungkin ditentukannya begitu. Sekarang kalau kita menentukan berpasangan, kalau hasilnya tidak bisa, mau ngomong apa kita,” tutupnya.
 Selanjutnya