Hendropriyono Wawancarai Bamsoet Soal Politik Berbiaya Tinggi

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono mewawancarai Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Podcast 'Kilat' miliknya, di Jakarta, Sabtu (22/1). Dalam podcast ini, Master Intelijen Indonesia itu bertanya ke Bamsoet, sapaan akrab Bambang, mengenai politik biaya tinggi.

Bamsoet menjawab dengan mengaku prihatin dengan ditangkap sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Di Januari 2022 ini, sudah ada tiga kepala daerah yang ditangkap KPK, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Baca juga : Wapres Apresiasi Menteri Siti Nurbaya Cs

"Sistem demokrasi langsung yang saat ini diterapkan dalam pemilihan kepala daerah, pusat, dan legislatif sudah saatnya dikaji kembali. Perlu ditelaah lebih dalam apakah sistem demokrasi langsung tersebut lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak mudaratnya," ujar Bamsoet.

Ketua DPR ke-20 ini menuturkan, sistem pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat, ataupun legislatif sangat rentan dengan money politics dan biaya tinggi. Apabila sistem pemilihan langsung terus pertahankan, bukan tidak mungkin demokrasi di Indonesia hanya berkutat pada rupiah. Bukan lagi berdasarkan aspirasi rakyat.

Baca juga : Pimpin Perbasasi DKI, Hari Ingin Bawa Baseball Dan Softball Berjaya

"Sistem demokrasi langsung yang dianut bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Karena saat maju dalam pemilihan kepala daerah, pusat, atau legislatif, memerlukan biaya yang tinggi. Maka saat terpilih mereka terkadang menghalalkan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkan kembali," papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini mendorong kalangan akademisi dan KPK melakukan kajian pelaksanaan sistem demokrasi langsung yang selama ini telah diberlakukan. Tidak tertutup kemungkinan hasil kajian tersebut menyimpulkan perlunya perubahan sistem demokrasi di Indonesia.

Baca juga : Stop Politik Biaya Tinggi

"Terpenting, perubahan yang terjadi harus membawa sistem demokrasi Indonesia lebih baik ke depannya. Kita semua tentu tidak ingin sistem demokrasi Indonesia kedepan terus berdasarkan NPWP, nomor piro wani piro," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.