Dark/Light Mode
- Juara Liga Jerman, Bayer Leverkusen Sikat Bremen 5-0
- Agar Mobil Tetap Aman Usai Mudik, Lakukan Pengecekan Komponen Ini
- Iran Serang Israel, China Sebut Akibat Konflik Gaza Dibiarkan Berlarut-larut
- Wapresdir Toyota Bob Azam Beberin Dampak Perang Iran-Israel Ke Industri Otomotif
- Puncak Arus Balik, Kakorlantas dan Tim Urai Patroli di Jalur Jakarta-Cikampek
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua KPK Firli Bahuri benar. Bahkan benar sekali. Salah satu pangkal korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi. Ratusan kepala daerah ditangkap. Para wakil rakyat tak kalah banyaknya. Karena korupsi. Salah satu motifnya, ingin mengembalikan modal.
Sebenarnya ini isu lama. Tahun 2013 misalnya, Pramono Anung, dalam disertasi doktoralnya membongkar politik biaya tinggi ini.
Baca juga : Iklim Dan Anjing Tetangga
Dia meneliti rekannya sendiri, anggota DPR Pemilu 2019. Hasilnya, untuk menjadi anggota legislatif biayanya bahkan sampai miliran rupiah. Yang paling besar mengeluarkan biaya, pengusaha. Atau, tokoh yang kurang popular.
Sebelum Pramono, banyak penelitian mengenai politik biaya tinggi ini. Untuk kepala daerah misalnya, dikenal istilah “biaya perahu” atau “uang tiket”. Ini semacam uang sewa partai supaya dapat restu atau dukungan.
Baca juga : Bulutangkis Dan Bendera
Sudah banyak diberitakan, untuk “menyewa kendaraan atau perahu”, seorang calon bupati atau walikota diperkirakan harus menyiapkan Rp 30 miliar hingga Rp 60 miliar.
Sedangkan bakal calon gubernur harus punya Rp 100 miliar hingga Rp 300 miliar. Tergantung provinsinya. Untuk yang di atasnya, tentu tidak terbayangkan besarannya.
Baca juga : Tuntaskan Kasus Dan Akarnya
Inilah yang jadi biang keladinya. Tidak salah kalau anggota DPR dari Fraksi PAN menyebut bahwa kondisi ini dimanfaatkan oleh oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju dalam pemilihan.
Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir. Akibatnya, pemimpin tersebut tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
