Airlangga Jinakkan Satu Peluru Oposisi

 Sebelumnya 
“IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Dia hanya kebun dan hutan saja yang mau kita bangun. Jadi saya ingatkan Bu Menteri dan kawan-kawan di Komisi XI agar tidak melanggar UU yang sudah kita buat dan setujui bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengapresiasi sikap pemerintah yang tidak akan mengganggu dana PEN 2022 untuk proyek IKN. Mengingat, sejak awal dana PEN disiapkan pemerintah khusus untuk pemulihan ekonomi yang babak belur dihajar pandemi Covid-19.

Namun, bantahan yang disampaikan Airlangga ini, kata dia, justru menunjukkan tidak adanya tidak sinergi antar kementerian. “Wacana penggunaan dana PEN untuk membangun IKN tentu secara politis tidak populis,” kritiknya.

Baca juga : Representasi Nasionalis-Religius, Airlangga Hartarto Dinilai Sosok Tepat Penerus Jokowi

Bhima mengaku pesimis, saat ini pemerintah sudah punya punya duit untuk bangun IKN. Sebab, dalam APBN 2022 tida ada postur khusus untuk proyek IKN. Tak heran, tidak adanya duit itu, membuat pemerintah seperti sedang panik dengan mencari ke berbagai pos pendanaan di kementerian.

Bagaimana dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)? Dia pesimis, cara ini ampuh menggaet investor untuk bantu modalin proyek IKN. Sebab, investor pasti menimbang faktor risiko karena tidak semua proyek IKN sifatnya komersil.

“Kalau bangun gedung pemerintahan di mana bisa mendapatkan keuntungan? Secara historis, partisipasi swasta dalam KPBU hanya berkisar 7 persen dari total pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional,” ulas Bhima.

Baca juga : Pakai Ganja, Ardhito Pramono Ditangkap Polisi

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyesalkan cermin ketidakkompakan pemerintah kembali mencuat ke publik. Padahal, terkait pembanguna IKN, sudah disahkan melaui undang-undang.

Apa dampaknya untuk pemerintah? Pria yang akrab disapa Hensat ini menilai, hal semacam ini sangat berbahaya bagi citra pemeritahan Jokowi-Maruf. Konferensi pers yang dilakukan Airlangga untuk meluruskan pernyataan Sri Mulyani justru akan memperburuk keadaan.

Menurutnya, lebih baik pemerintah jujur soal keuangan negara untuk membangun IKN. “Saran saya untuk pemerintah. Dibuka sajalah sudah. Kalau memang nggak ada uangnya terus kemudian mau ditutupi dari utang ya bicarakan saja. Jadi nggak perlu ditutup-tutupi. Menurut saya sih itu,” pungkas Hensat.

Baca juga : Tempat Main Anak Di Mall Dibuka, Ortu Kudu Ninggalin Alamat & Nomor Telepon

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku, saat ini proyek pembangunan IKN belum dikerjakan. Kementerian yang dipimpinnya masih menunggu perintah Presiden Joko Widodo dan anggaran dari Kementerian Keuangan. “Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa kita lakukan apa-apa, kita persiapan saja,” kata Basuki. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.