KPK Era Firli Bahuri Kebut 10 Kasus TPPU Untuk Maksimalkan Asset Recovery

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Firli Bahuri bakal terus memaksimalkan pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penanganan perkara. KPK sudah mengusut 10 perkara TPPU selama Firli memimpin.

"Khusus dari tahun 2020 hingga saat ini, telah ada sepuluh surat perintah penyidikan perkara TPPU," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (23/2).

Baca juga : Soal Billboard Firli Bahuri, KPK: Kami Tak Pernah Lakukan Pengadaan Dan Pembiayaan

Sementara secara umum, KPK telah mengusut 45 perkara TPPU sejak 2012. KPK bakal merunut harta pelaku korupsi di tiap kasus untuk mencari harta yang disamarkan.

"Prinsip penerapan TPPU adalah ketika terdapat bukti permulaan yang cukup dugaan terjadinya perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi menjadi aset-aset bernilai ekonomis, seperti properti, kendaraan, surat berharga, dll," bebernya.

Baca juga : KSP: Karantina Mandiri Bukan Cuma Untuk Pejabat Negara

Pencarian harta yang disamarkan bukanlah hal sulit untuk KPK. Komisi antikorupsi bakal langsung menetapkan pasal pencucian uang kepada tersangka dalam proses penanganan perkara jika ada bukti permulaan yang cukup.

"Pada praktiknya, penerapan pasal TPPU pada perkara tindak pidana korupsi, tentu harus memenuhi berbagai unsurnya," tutur Ali.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.