Usul Pemilu Ditunda Jadi Kurang Tenaga

 Sebelumnya 
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menilai jawaban Jokowi ini mengakhiri isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, semua harus patuh dan tunduk serta taat konstitusi, termasuk juga Kepala Negara.

“Mari kita jaga bersama konstitusi kita dan sama-sama kita ingatkan semua warga negara jangan tergoda bertindak inkonstitusional,” tegas Hinca.

PKS punya penafsiran sendiri soal pernyataan Jokowi. Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengaku gemes mendengar pernyataan Jokowi yang dinilai masih lembek soal penundaan Pemilu.

Baca juga : Kasus Pengeroyokan Ketum KNPI, Politisi Golkar Jadi Tersangka

“Saya membaca statement presiden justru terkesan tidak tegas,” cetus Bukhori.

Bagaimana tanggapan para pengamat soal sikap Jokowi ini? Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pernyataan Jokowi ini telah menjawab kegelisahan publik. Memupus tekat parpol pendukung pemerintah untuk menunda atau memperpanjang masa jabatan presiden.

“Kita tidak punya pilihan kecuali melaksanakan Pemilu sesuai jadwal. Pemilu bisa saja diselenggarakan secara lebih sederhana, misalnya menggunakan digital election, memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang,” beber Yusril.

Baca juga : Imin Lempar Bola Ke Presiden

Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio beranggapan, peryataan Jokowi soal usulan penundaan Pemilu belum selesai. Narasi Jokowi yang hanya menyebut harus taat konstitusi belum cukup. Mengingat konstitusi itu buatan manusia dan bisa dibuat dengan cepat.

Seharusnya, lanjut dia, Jokowi harus secara tegas menyebut soal jadwal Pemilu 2024. Toh KPU telah memutuskan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

“Selama itu belum diumumkan, akan begini terus,” beber pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Baca juga : Jokowi Ingatkan 4 Tantangan Berat, Solusinya Transformasi Ekonomi

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah. Menurutnya, Jokowi harus lebih tegas menolak penundaan Pemilu.

“Jika tidak, maka Jokowi dianggap menikmati wacana tersebut, dan ini menjadi celah untuk masuk dalam fase merusak konstitusi yang seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan sesuai kehendak kekuasaan,” tukas Dedi. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.