Dark/Light Mode

Penundaan Pemilu Terus Bergulir

Luhut Maju Tak Gentar Bawa Big Data 100 Juta

Minggu, 13 Maret 2022 06:37 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski mendapat banyak penolakan keras dan deras, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus maju tak gentar menyuarakan wacana penundaan Pemilu. Untuk meyakinkan publik, Luhut sampai-sampai membawa big data 110 juta pengguna media sosial yang disebutnya mendukung penundaan Pemilu. Banyak pihak memprotes klaim Luhut ini.

Omongan Luhut soal penundaan Pemilu ini disampaikan saat tampil di podcast Deddy Corbuzier, yang diunggah di YouTube, Jumat lalu. Di acara ini, pensiunan jenderal bintang empat ini, membeberkan sejumlah alasan penundaan Pemilu. Salah satunya, kata dia, wacana penundaan Pemilu muncul berdasarkan suara dari rakyat.

Baca juga : Zulhas Nggak Jelas

Luhut lalu mengaku memiliki big data dari pengguna media sosial seperti Facebook dan Twitter yang jumlahnya sekitar 110 juta. Nah, kata dia, dari data tersebut diketahui masyarakat kelas menengah ke bawah tidak ingin ada kegaduhan akibat Pemilu 2024. Masyarakat takut adanya pembelahan, seperti pada Pilpres 2019 yang memunculkan istilah cebong dan kampret.

Selain itu, lanjut dia, dari big data itu juga diketahui masyarakat ingin segera bebas dari kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu banyak yang tidak setuju anggaran yang besar itu dihamburkan untuk menggelar Pemilu. Menurut Luhut, anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada 2024 sebesar Rp 110 triliun. Jadi, menurut dia, seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyarakat ini. “Nah, itu yang rakyat omong,” kata Luhut.

Baca juga : Golkar Dan NasDem Mau Dengar Aspirasi Rakyat

Kata dia, suara rakyat yang menginginkan penundaan Pemilu itu tak hanya datang dari partai pendukung penundaan Pemilu seperti PKB, PAN, dan Golkar. Tapi juga dari partai yang menolak penundaan Pemilu seperti PDIP, Gerindra, Demokrat dan lainnya.

Ia optimis, jika aspirasi ini terus meluas dan direspons MPR, tidak menutup kemungkinan aturan masa jabatan akan diubah lewat amandemen konstitusi.

Baca juga : Maunya Imin Cs Tak Seperti Maunya Rakyat

Omongan Luhut yang membawa-bawa big data 110 juta pengguna media sosial ini, diragukan banyak pihak. Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menilai omongan Luhut itu berlebihan dan diambil dari analisa yang tidak kredibel.

La Nyalla mengaku, pihaknya juga menganalisa big data mengenai percakapan penundaan pemilu di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok. “Hasilnya tidak sampai 1 juta orang yang membicarakan Pemilu 2024,” kata La Nyalla, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.