Dark/Light Mode

Sinergisitas Kementerian-Lembaga, Bukti Kehadiran Negara Cegah Paham Radikal Terorisme

Sabtu, 9 April 2022 19:13 WIB
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar (kiri) bersama Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara Penandatanganan Rencana Aksi Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2022, di Jakarta. (Foto: Humas BNPT)
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar (kiri) bersama Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara Penandatanganan Rencana Aksi Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2022, di Jakarta. (Foto: Humas BNPT)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sinergisitas kementerian/lembaga merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya penanggulangan terorisme. Dalam upaya tersebut, Tim Sinergisitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang terdiri dari 46 kementerian dan lembaga ini berusaha memberikan pembangunan fisik dan non fisik kepada kelompok mantan napi teroris (napiter) jaringan kelompok radikal.

Hal ini juga diberikan kepada keluarga napiter, sebagai deradikalisasi yang merupakan bagian pencegahan tindak pidana terorisme. Kehadiran program Sinergisitas BNPT ini diharapkan dapat menggandeng kelompok radikal juga eks napiter untuk kembali cinta NKRI dan mendukung pemerintah.

Baca juga : Kementan Janji Kendalikan Stok Pangan Di 34 Provinsi

"Karena kita tahu, radikal terorisme diawali dengan munculnya sikap intoleransi. Kita berharap, adanya pembangunan fisik dan non fisik ini menjadi sebuah solusi untuk menyentuh kalangan kelompok radikal tersebut," ungkap Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dalam acara Penandatanganan Rencana Aksi Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 di Jakarta, seperti keterangan yang diterima RM.iid Sabtu (9/4)

"Sebaliknya dengan kehadiran kita, mereka dapat lambat laun akan menjadi masyarakat yang bangga dengan pemerintahan dan negaranya," imbuhnya.

Baca juga : BNPT-Muhammadiyah Sepaham Perkuat Moderasi Beragama Tolak Paham Radikal Terorisme

Senada dengan Kepala BNPT, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melihat, terorisme menjadi permasalah transnasional yang masih menjadi kewaspadaan negara Internasional yang belum tuntas.

Pendekatan lunak menjadi salah strategi yang dianggap berjalan di dalam menangani persoalan radikalisme terorisme di Indonesia, salah satunya melalui sinergi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya yang memfokuskan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Baca juga : Ribuan Warga Cilegon Berikrar Jaga NKRI Dari Paham Radikal Terorisme

Mahfud menyebut, program yang sudah berjalan 7 tahun telah membawa dampak yang cukup positif. Tidak hanya sebagai pelibatan aktif, para kementerian/lembaga bahu membahu mendorong partisipasi dalam menanggulangi terorisme dengan pendekatan kesejahteraan dengan kebutuhan yang tepat sasaran. "Saya yakin kita dapat mewujudkan penanggulangan terorisme di 5 wilayah provinsi yang akan dilaksanakan," ujar Mahfud.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.