Dewan Pers

Dark/Light Mode

Basarah Minta Kepala Daerah Proaktif Cegah Radikalisme

Jumat, 11 Maret 2022 16:55 WIB
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional bertema Pengamalan Pancasila Dalam Upaya Memelihara Wawasan Kebangsaan dalam Bingkai NKRI bertempat di Aula Islamic Center, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Kamis (10/3). (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional bertema Pengamalan Pancasila Dalam Upaya Memelihara Wawasan Kebangsaan dalam Bingkai NKRI bertempat di Aula Islamic Center, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Kamis (10/3). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta kepala daerah proaktif merangkul masyarakat dalam mencegah radikalisme.

Hal tersebut diungkapkan Basarah saat hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional bertema Pengamalan Pancasila Dalam Upaya Memelihara Wawasan Kebangsaan dalam Bingkai NKRI bertempat di Aula Islamic Center, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Kamis (10/3).

Seminar kebangsaan tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Tulang Bawang yang ke-25. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Tulang Bawang Winarti, Sekda Kabupaten Tulang Bawang Anthoni, serta jajaran Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan para peserta dari berbagai kelompok masyarakat.

Mengawali ceramahnya, Basarah mengapresiasi Bupati Tulang Bawang Winarti atas kebijakan 25 program Bersama Melayani Warga (BMW) yang sudah berjalan selama empat tahun. Hadirnya progam-program tersebut sangat relevan di masa pandemi Covid-19.

Tidak hanya sebagai bentuk nyata meningkatkan daya tahan perekonomian di masa pandemi, melainkan juga sebagai implementasi gotong royong dalam kehidupan nyata. Menurut Basarah, ini adalah bentuk pengamalan Pancasila dalam praktik.

Berita Terkait : Perlu Upaya Intensif Strerilkan Mimbar Agama Dari Penceramah Radikal

"Sebagai pedoman pembangunan nasional, nilai-nilai Pancasila harus hadir dan tercermin dalam kebijakan publik di daerah. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.

Basarah menjelaskan ada berbagai ragam dan acara serta upaya bagaimana membumikan serta memastikan Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan bekerja di tengah tengah denyut nadi kehidupan masyarakat.

Misalnya, melalui pendekatan kebijakan yang bentuk nyatanya adalah regulasi. Sebagai contoh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengesahkan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan belum lama ini.

Hadirnya Perda tersebut merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan Pemerintahan Daerah DIY untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan dan internalisasi Pancasila, menjaga kebhinekaan, merawat toleransi, menciptakan kerukunan, serta upaya menanamkan kecintaan terhadap tanah air.

Atau contoh lain adalah kegiatan kolaborasi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama dengan DPRD Provinsi Lampung, yang pada intinya adalah bagaimana menerapkan nilai nilai Pancasila dalam bentuk kebijakan di level daerah.

Berita Terkait : Ngarep Gencatan Senjata, Sheva Minta Doa Dari Warga Italia

Dari berbagai contoh di atas, Kabupaten Tulang Bawang juga bisa melakukan hal serupa. Baik melalui kebijakan yang bentuk hukumnya Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah dengan melibatkan DPRD setempat.

"Upaya ini demikian penting di lakukan, sekaligus bentuk proaktif dari kepala daerah dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kenyataan serta sebagai upaya aktif mencegah berkembangnya paham paham radikal dan terorisme," kata Basarah menegaskan.

Upaya untuk internalisasi wawasan kebangsaan tidak bisa dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sendiri, diperlukan sinergi, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah partisipasi dan pelibatan aktif dari komponen masyarakat.

Misalnya ada peran pemuka agama yang bertugas menyampaikan ajaran ajaran agama dengan pesan damai dan moderat. Begitu masyarakat telah diberikan pemahaman komprehensif, maka masyarakat juga diberikan saluran baik untuk menyampaikan aspirasi maupun melaporkan ragam bentuk kegiatan kegiatan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

"Sehingga endingnya adalah terciptanya kerukunan dan ketentraman, timbulnya semangat cinta tanah air, terciptanya toleransi dan terkikisnya pemahaman keagamaan sempit yang mengusung narasi tunggal kebenaran," harap Basarah.

Berita Terkait : Basarah Nilai Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara Sudah Objektif

Terakhir, Doktor hukum lulusan Universitas Diponegoro tersebut juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilakukan melalui cara cara yang bersifat kekinian. Hal ini sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Generasi milenial saat ini sudah demikian akrab dengan ragam platform sosial media.

"Oleh karena itulah diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dengan menyebarkan narasi narai kebangsaan di dunia Maya. Sehingga ruang digital massif dan dipenuhi dengan semangat kebangsaan," pungkas Basarah. [TIF]