Dark/Light Mode

Mahfud Dan Moeldoko Bicara Kekejaman KKB

Musuh Kita Bukan Papua

Jumat, 22 Juli 2022 06:40 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md saat rapat virtual bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Hotel Westin Jakarta, Kamis (21/7/2022). (Foto: Istimewa).
Menko Polhukam Mahfud Md saat rapat virtual bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Hotel Westin Jakarta, Kamis (21/7/2022). (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kompak menegaskan, Papua dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berbeda. Papua adalah bagian NKRI, bukan musuh kita. Yang menjadi musuh hanyalah KKB.

Pernyataan Mahfud dan Moeldoko ini disampaikan secara resmi, di tempat berbeda, di Jakarta, kemarin. Moeldoko di Hotel Westin, Mahfud lewat daring dari rumah dinas karena sedang isoman.

Mahfud dan Moeldoko menggelar konferensi pers ini, menyusul ulah KKB yang membantai 11 warga sipil Papua hingga tewas. Peristiwa terjadi Sabtu (16/7), di Kampung Nanggolait, Kabupaten Nduga, Papua. Para teroris itu, secara brutal menembaki perkampungan yang terletak di perbukitan. Sehingga 11 orang tewas dan dua orang luka dalam kejadian mengenaskan tersebut.

Baca juga : Moeldoko Minta Komnas HAM Selidiki Kasus Serangan KKB Di Nduga Papua

Mahfud memastikan, Pemerintah tidak akan membabi buta membalas kekejian mereka. Tidak ada operasi militer menggunakan senjata, kecuali dalam keadaan untuk menjamin keamanan masyarakat Papua.

“Pemerintah akan tegas memburu mereka yang menamakan diri KKB. Musuh rakyat bukan Papua, tapi KKB yang ada di Papua dan identitasnya kita sudah ketahui,” tegas Mahfud.

Mahfud bilang, identitas para teroris yang beraksi di Nduga, sudah dikantongi aparat penegak hukum. Pemerintah akan memburu dan menindak mereka.

Baca juga : Kadiv Propam Di Ujung Tanduk

Yang akan diperangi, tambah Mahfud, bukan warga sipil Papua. Karena masyarakat Papua merupakan kelompok yang beradab. Masyarakat Papua tak terkait KKB.

Untuk masyarakat Papua, lanjut Mahfud, Pemerintah justru memberikan keistimewaan. "Kebijakan afirmasi seperti mereka yang boleh menjadi kepala daerah harus orang asli Papua (OAP), juga birokrasi nasional untuk memberi tempat terhadap OAP,” ungkapnya.

Pemerintah juga telah melakukan pendekatan dengan masyarakat Papua melalui jalan kesejahteraan dan operasi teritorial. Caranya, dengan mengoptimalkan peran Polri-TNI dalam batas yang sudah diatur UUD 1945.

Baca juga : IBSW Yakin Moeldoko Bawa HKTI Majukan Kaum Tani

“Lalu, langkah-langkah lain juga menggunakan dialog. Pemerintah berdasarkan hasil dialog sudah mendapatkan kebijakan yang sifatnya afirmasi, misal Dana Otsus," ujar dia.

Saat ini, klaim Mahfud, situasi Papua secara umum dalam perspektif keamanan nasional yang kondusif. Tindakan kriminal yang terjadi hanya di wilayah pegunungan tengah seperti di Nduga dan Jaya Wijaya.

"KKB ini menjadi isu karena motifnya politik dan keamanan, karena bertujuan disintegrasi. Tapi kalau dilihat dari skala kejahatan, Papua is okay saja,” tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.