Dark/Light Mode

Mengatasi Beban APBN

Alihkan Dan Tata Ulang Penerima Subsidi BBM

Senin, 29 Agustus 2022 07:05 WIB
Petugas SPBU melayani pengendara mobil yang sedang mengisi BBM. (Foto: Patra/RM)
Petugas SPBU melayani pengendara mobil yang sedang mengisi BBM. (Foto: Patra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menaikkan harga BBM bisa diambil Pemerintah sebagai jalan untuk menjaga stabilitas fiskal APBN akibat gejolak harga migas dunia. Namun, kebijakan ini harus berdasarkan kalkulasi yang tepat dan valid; berapa sejatinya persentasi kenaikan harga BBM dan gas yang cukup bisa diterima.

Solusi ini disampaikan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Dr Mukhaer Pakkana, agar Pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat menghadapi kemungkinan defisit APBN yang terlalu jauh dari batas normal menurut undang-undang, yaitu 3 persen.

Baca juga : Didukung Masyarakat Maju Pilgub Banten Dan Jakarta, Airin: Terima Kasih

“Kenaikan harga BBM menjadi solusi. Tentu harus dilakukan berdasarkan kalkulasi persentasi kenaikan harga yang tepat dan valid dalam satu dua hari ini, berikut simulasi implikasi serta dampak ekonomi dan sosial lainnya,” ujar Mukhaer Pakkana, di Jakarta, Minggu (27/8).

Sebelumnya, solusi kenaikan harga BBM ini juga disampaikan Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro. Berbicara dalam sebuah webinar “Kenaikan Harga BBM, Apakah Suatu Keharusan” di Jakarta, Sabtu (27/08), Prof. Ari mengatakan, subsidi BBM harus dikurangi sampai pada level di mana dampaknya tidak terlalu drastis.

Baca juga : Banteng Minta Presiden Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi

“Kita berada pada situasi trade-off antara pertumbuhan dan ketahanan anggaran. Pertanyaannya, subsidi BBM harus dikurangi sampai berapa sehingga dampaknya tidak terlalu drastis pada sektor-sektor yang berbasis mobilitas sehing ga pertumbuhan ekonomi tidak tergerus terlalu banyak,” papar Ari Kuncoro.

Dalam hitungan Ari Kuncoro, Pemerintah bisa menaikkan harga BBM sebesar 30%-40%. Kemudian, pada saat yang bersamaan, juga bisa dilakukan kebijakan separating equilibrium dengan hanya membolehkan konsumsi BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan roda dua, angkutan umum dan logistik.

Baca juga : Yang Memberatkan APBN Itu Pejabat Yang Korupsi

Menurut Ari Kuncoro, ini merupakan ‘strategic sequential waiting game’ serupa dengan strategi yang digunakan Presiden Jokowi saat menghadapi wabah pandemi. Yaitu, tidak sepenuhnya lockdown, tetapi mengelola situasi agar pandemi terkendali, sementara ekonomi tetap berjalan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.