Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemilik PT Duta Palma Surya Darmadi alias Apeng didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 (Rp 4 triliun) dan 7.885.857,36 dolar AS atau setara Rp 117 miliar, serta perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000 (Rp 73 triliun).
Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung, Apeng diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rachman.
"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Raja Thamsir Rachman secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ujar jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/9).
Baca juga : Delegasi Dari 22 Negara Hadiri DMM G20 Di Belitung
Jaksa menyebut, Apeng telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 (Rp 7 triliun) dan 7.885.857,36 dolar AS, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kerugian keuangan negara tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
Sedangkan perekonomian negara berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 24 Agustus 2022.
Baca juga : Kemnaker Siap Salurkan Penerima BSU Tahun 2022
Jaksa mengatakan, terdakwa melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa adanya izin prinsip dan bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) serta tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan.
Selain itu, kata jaksa, terdakwa juga tidak melaksanakan kewajiban membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
"Dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya kepada negara untuk membayar provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi (DR) dan dana penggunaan kawasan hutan," beber jaksa.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
