Dark/Light Mode

MPR Dan KPU Godok Pemilu Proporsional Tertutup

Awas Jual Beli Nomor Urut

Sabtu, 24 September 2022 06:30 WIB
Ilustrasi. (Foto: Antara).
Ilustrasi. (Foto: Antara).

 Sebelumnya 
Netizen menolak penerapan kembali pileg dengan sistem proporsional ter­tutup. Alasannya, sistem tersebut lebih rawan dimainkan oleh elit politik dan menumbuhkan nepotisme dalam partai.

Akun @RijonManalu mengatakan, saat ini sistem proporsional tertutup belum ideal dilaksanakan. Karena, parpol belum siap melakukan proses kaderisasi yang matang dan berkelanjutan.

“Saya selaku warga negara tidak setuju dengan pemilihan proporsional tertutup,” tegas @yadicahbojo.

Baca juga : UU RCEP Dan IK-CEPA Disahkan, Zulhas Optimis Nilai Ekspor Nasional Bakal Melejit

Akun @yadicahbojo mengata­kan, pemilihan proporsional tertutup sangat rawan permainan dan dimainkan oleh elite politik. Bisa jadi, kata dia, orang terdekat atau yang setor duit lebih besar yang dipilih menjadi legislatif.

“Sistem terbuka saja masih bisa main seperti, apalagi tertutup,” imbuhnya.

Akun @JuhdiBisri mengkritik alasan MPR yang meninginkan pileg propor­sional tertutup demi menghemat ang­garan. Dia bilang, kalau ingin pemilu berbiaya murah jangan ada kampanye mengumpulkan masa, cukup lewat pesan singkat, radio, televisi dan foster saja.

Baca juga : Konversi Kompor LPG Ampuh Tekan Subsidi

“Sistem proporsional tertutup rawan nepotisme dan kemungkinan menghasil­kan anggota legislatif yang tidak bermutu. Politik uang bermain dalam internal partai,” ungkap @PietAbik.

Senada diungkapkan @MaulaErwanto. Dia menyindir partai-partai dan elite politik yang ngebet ingin pileg kembali ke sistem proporsional tertutup. Kayaknya, kata dia, elite parpol sudah rindu, pemilu era Orde Baru, yang syarat tipuan, kolusi, nepotisme dan tentu korupsi.

“Nanti para caleg beri suap ke ketuanya agar dapat nomor jadi,” katanya.

Baca juga : Mentan Pastikan Peningkatan Produksi Gula Nasional Terus Dilakukan

Menurut @Sanca78, daripada sibuk otak-atik bagaimana sistem yang cocok untuk pemilu dan ketakutan mengeluar­kan biaya politik yang mahal, sebaiknya tidak perlu saja ada anggota DPR, cukup ketuanya saja.

“Karena anggota DPR hanya mengekor suara ketuanya saja,” ujarnya. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.