Migor Langka, Saksi Ahli: Kebijakan HET Tak Didukung Ekosistem Memadai

RM.id  Rakyat Merdeka - Birokrat dan Ekonom Lukita Tuwo menilai, terjadinya kelangkaan minyak goreng di dalam negeri beberapa waktu lalu disebabkan oleh kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang tidak disertai dengan ekosistem memadai.

Hal tersebut diungkapkan ketika Lukita jadi saksi ahli, dalam persidangan lanjutan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.

Menurutnya, seharusnya ada lembaga yang ditunjuk khusus untuk mengontrol produksi minyak goreng dan memastikan distribusinya lancar sampai ke tingkat konsumen.

Baca juga : China Longgarin Kebijakan Covid, Rupiah Menguat

"Kelangkaan tidak disebabkan oleh tindakan produsen kelapa sawit ekspor, ini lebih kepada penetapan kebijakan HET yang tidak disertai oleh kelengkapan persyaratan agar kebijakan HET bisa jalan," kata Lukita di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Lukita menjelaskan, kebijakan HET bisa saja berhasil, asalkan pemerintah mempunyai lembaga seperti PT Pertamina (Persero) untuk minyak goreng.

"Itu buat saya bahwa kelangkaan lebih terkait kebijakan HET yang tidak dilengkapi prasyarat lainnya, antara lain keberadaan lembaga seperti Pertamina yang memproduksi dan mengontrol distribusi sampai ke tingkat konsumen," bebernya. 

Baca juga : Erick: Keberagaman Harus Jadi Kekuatan Indonesia

Hal senada diungkapkan Tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Malarangeng yang turut menjadi saksi ahli dalam sidang.

Ia mengungkapkan, kebijakan kontrol harga (price control) dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, minyak goreng tidak bisa disamakan dengan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini lantaran distribusi BBM terpusat di PT Pertamina (Persero).

"Susah, apalagi kalau kita melakukan lewat seperti tadi kontrol harga yang tidak tepat, menurunkan harga jauh di bawah harga produksi tanpa penguasaan ekosistem distribusinya kalau itu di negara komunis price control mendatangkan kelangkaan barang," kata Rizal.

Baca juga : Gairahkan Ekonomi, Ini Gebrakan PLN Bangun Ekosistem Industri Lokal

Ia menambahkan, kebijakan kontrol harga bisa efektif apabila terdapat ekosistem yang memadai. Jika tidak, maka sulit untuk mengontrolnya di pasaran.

"Yang saya lihat di migor, tidak ada ekosistem yang dipersiapkan demgan baik, sehingga price control yang ditetapkan yang dibawah harga produksi yang normal, membuat kelangkaan sebagai sebuah theoritical possibility yang nyata," tuturnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.