Gibran Tidak Tipis Kuping

 Sebelumnya 
Gibran menilai, kenaikan NJOP seba­gai hal wajar. Pasalnya, Kota Solo telah mengalami pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Apalagi Pemkot juga banyak memberi stimulus kepada masyarakat.

Dia mengatakan, masyarakat juga bisa mengajukan keringanan PBB kepada Wali Kota.

Namun, kebijakan itu membuat warga Solo protes karena kaget tagihan PBB mereka melonjak hingga tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Mereka mengang­gap kenaikan dilakukan mendadak dan ugal-ugalan. Keluhan tersebut disam­paikan melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS).

Salah satu warga Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Siti Rahayu men­gatakan, nilai PBB yang ditetapkan terla­lu tinggi. Tidak sesuai jika dibandingkan dengan penghasilannya per bulan.

Baca juga : Gibran: Dapat Banyak Pesan

“Sebelumnya satu tahun sekitar Rp 5,6 juta sekarang Rp 14,2 juta. Saya dengan penghasilan kotor Rp 3 juta, opo ya mampu?,” tulisnya.

Akun @iwantarigan mengatakan, seharusnya Gibran memperkuat per­ekonomian warga Solo terlebih dahulu sebelum mengerek PBB. Caranya, den­gan membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif. “Kebijakan ini memeras rakyat dengan alasan PAD,” ujarnya.

Akun @Pasrantobolo mengatakan, kebijakan Wali Kota Solo menaikkan pajak PBB dengan alasan demi menin­gkatkan PAD, tidak memihak kepada rakyat. Lebih rasional untuk tingkatkan PAD, Pemkot memperluas lapangan kerja dan aneka kegiatan kreatif dalam masyarakat.

Akun @MuslikhMohamad menga­takan, Gibran mencari cara yang paling mudah mengejar target PAD. Padahal seharusnya kepala daerah membuat terobosan meningkatkan PAD. “Siapapun pemimpinnya sepertinya bisa kalau be­gini,” katanya.

Baca juga : BKS: Kereta Cepat Naikin Daya Saing

Akun @CrimsonKarma81 mengung­kapkan, pemimpin yang baik adalah yang meringankan beban warganya. Menaikkan pajak PBB 300 persen bukan solusi bijak. Kebijakan tersebut, hanya dilakukan oleh sekuler.

Menurut @wahyu332100, Pemerintah Kota Solo lebih baik menaikkan pajak hotel dan restoran yang konsumtif ketim­bang menaikkan PBB.

Akun @LaJaya75536516 men­yarankan Gibran segera merevisi atau membatalkan keputusannya tersebut. Dikhawatirkan, elektabilitas dan langkah Gibran maju di pilgub tak mulus karena kebijakan ini.

“Modelan gini digadang-gadang mau jadi Gubernur DKI,” ujar @aly_benzema. “Jangan sampai ke DKI model seperti ini, bisa kacau,” timpal @the__princess23. “Bagaimana kalau Gibran naik jadi gu­bernur. Baru aja wali kota sudah naikin PBB seenaknya sendiri,” tambah @dedy_amd.

Baca juga : Airlangga Buka-bukaan

Sementara, @JasrilMuhamaad menilai keputusan Gibran masih dalam batas kewajaran. Apa yang dilakukan Gibran merupakan risiko menjadi pejabat publik wali kota. Kata dia, apa lagi menjadi gu­bernur dan presiden, salah sedikit dicari kesalahannya. “Sabar ya Mas Gibran,” ujar @JasrilMuhamaad.

Akun @malhamahkubro menegaskan, Solo merupakan kota kaya raya. Rasanya, kenaikan PBB yang cuma 3 atau 4 kali saja tidak protes. Bahkan, dia juga mem­inta masyarakat berhenti protes.

“Pemerintah sudah habis-habisan bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” katanya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.