Dark/Light Mode

Rame Soal Pajak

Eks Ketum PBNU Putar Ulang Lagi Kaset Lama

Kamis, 2 Maret 2023 06:45 WIB
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. (Foto: Dok. Tim Media center PeranNU).
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. (Foto: Dok. Tim Media center PeranNU).

 Sebelumnya 
“Jangan bayar pajak bila pengelola pajak tidak amanah dan hidup berfoya hedon,” ajak @Randy_Matua.

Akun @MuhammadAly07 meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membersihkan oknum-oknum penyele­weng pajak. Bila tidak, dia mengancam tidak bayar pajak jika pegawai pajak tidak becus dalam pengelolaannya.

“Tidak akan bayar pajak sampai ada transparansi asal usul harta kekayaan para pegawai perpajakan yang hidupnya suka pamer-pamer kekayaan,” tegas @Muis.

Baca juga : Ketum PBNU Puji Keberhasilan PAN Jadi Partai Rasional

Menurut @Edward_Sevino, konteks pajak dalam agama Islam itu tidak ada. Dia bilang, sudah jelas kesejahteraan umat itu berasal dari zakat dan sadaqah. Sedangkan pajak, merupakan ilmu ekonomi barat.

“Kiai Said gemes sama pejabat pajak yang tidak adil dan tidak bayar pajak, hedon, kejam, hartanya dari korupsi pajak rakyat, sehingga menyerukan stop bayar pajak,” ujar @Sigromilir01.

Namun, @Budi_hermanto tidak setuju dengan seruan boikot bayar pajak. Dia mengusulkan, agar Kementerian Keuangan dan para pihak terkait men­gusut harta kekayaan para koruptor di institusi pengelola keuangan negara.

Baca juga : Pidato Perdana sebagai Ketum PSSI, Erick: Kemenangan Adalah Ketika Timnas Juara

“Seruan tidak bayar pajak tidak akan berpengaruh buat Pemerintah. Justru, yang sulit masyarakat sendiri karena terkena denda dan sulit urus surat,” tan­das @Pesek.

Menurut @Zoro, yang harus didorong dan kawal adalah upaya sungguh-sung­guh Kemenkeu bersih-bersih di Ditjen Pajak dari oknum Gayus baru seperti Rafael. “Bukan malah memboikot pajak,” katanya.

Akun @Bonjoe_Bento menyayangkan sikap Kiai Said yang bukannya meredam dan mendinginkan suasana, tapi malah ngomporin.

Baca juga : Di Tengah Tantangan Ekonomi 2023, BSI Punya Peluang Pasar Syariah

Kata @Richard, bilapun ada uang pajak yang diselewengkan, nilainya hanya beberapa persen. “Tangkap okn­umnya dan perbaiki hukumnya. Jangan sampai penerima beras miskin (raskin), subsidi sekolah dan kesehatan menjadi terdampak,” katanya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.