Biar Nggak Molor, Proyek Smelter Wajib Dimonitor

RM.id  Rakyat Merdeka - Tiga permintaan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) patut didukung. Sebab, hal itu akan memperkuat posisi Pemerintah di perusahaan tambang tersebut.

Rabu (3/5), Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi PTFI untuk bisa mendapatkan perpanjangan izin beroperasi setelah 2041. Yaitu, penambahan direktur Freeport Indonesia asal Papua, menyelesaikan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan membangun smelter tambahan di Papua.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai positif per­mintaan Erick tersebut.

“Soal penambahan Direktur dalam jajaran PT Freeport itu patut diapresiasi. Toh, Indonesia sudah menjadi pemegang saham terbesar, SDM (Sumber Daya Manusia) juga mumpuni,” ujar Fahmy kepada Rakyat Merde­ka, kemarin.

Baca juga : Adaro Kebut Proyek Smelter Aluminium

Dia juga mendukung per­mintaan Pemerintah agar PTFI segera menyelesaikan pem­bangunan smelter. Sebab, ke­beradaan smelter sangat penting untuk mendorong percepatan program hilirisasi produk tam­bang di Indonesia.

“Perlu diperhatikan tenggat waktunya kapan selesai? Itu harus dimonitor terus pekerjaan­nya, agar tidak molor penyele­saiannya,” imbaunya.

Fahmy berharap, permintaan atau syarat-syarat tersebut bukan kompensasi untuk memberikan perpanjangan izin ekspor temba­ga PTFI hingga 2024. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengharuskan penghentian ekspor mineral mentah pada Juni 2023.

“Apapun langkah yang diam­bil, harus tetap sesuai dengan undang-undang. Jangan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.

Baca juga : Partai Garuda: Nggak Mungkin, Perhitungan Suara Dilakukan Bertahap

Sebelumnya, Menteri BUMNErick Thohir menerangkan, sebe­lum mengajukan permintaan ini,

Pemerintah sudah pernah me­minta PTFI untuk menambah satu direksi dari Papua. Dan, permintaan itu telah dipenuhi.

Kini, dalam proses negosiasi terkait perpanjangan izin operasi, Pemerintah ingin meminta lagi agar direksi PTFI dari Papua, ditambah lagi.

“Jangan sampai saudara-sau­dara kita yang ada di Papua, merasa disisihkan, mereka banyak yang mampu kok,” ucap Erick di Jakarta, Rabu (3/5).

Baca juga : Menteri ESDM Minta Freeport Genjot Pembangunan Smelter

Di samping itu, ia meminta PTFI mendukung program hilirisasi dengan menyelesaikan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.

“Kita akan meneruskan hilirisasi di Indonesia. Tidak mengirim bahan baku ke luar negeri terus-menerus, karena itu kita mendorong penyelesaian smelter sesegera mungkin,” tegasnya.

Terakhir, sambung mantan bos Grup Mahaka itu, Pemerintah ingin menambah porsi kepemilikan saham di PTFI sebesar 10 persen.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.