Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
"Sedimen itu bikin pendangkalan alur pelayaran, membahayakan alur pelayaran," kata Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (31/5).
Selain membahayakan pelayaran, lanjut dia, penumpukan sedimen tersebut membuat kapal kapal besar tidak bisa melintas karena terjadi pendangkalan. Akibatnya, biaya ekonomi yang dikeluarkan menjadi lebih mahal.
Baca juga : OSO Dukung Pemerintah Buka Keran Ekspor Pasir Laut
"Salah satu itu, dan menjaga alur laut. Kalau kapal gede yang nilai ekonomisnya tinggi dan keterbatasan dengan pendangkalan kedalaman itu jadi gabisa pakai yang besar kan jadinya ekonomi nya lebih mahal kan," katanya.
Ia menambahkan, dibukanya ekspor pasir laut juga akan memberikan nilai ekonomi dari pengerukan. Sebab, hasilnya bisa dijual ke luar negeri.
Baca juga : Alumni UI Garda Pancasila Akan Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo, 4 Juni 2023
"Sekarang begini, kalau mengendap jadi apa? Sedimen saja, dan membahayakan alur pelayaran. Kan dikeruk ada ongkosnya, ada nilainya dong. Maka ada yang mau nggak? Supply demand pasti ada," katanya.
Arifin menambahkan, penumpukan sedimen tersebut terjadi di sejumlah titik alur pelayaran. "Utamanya, di perairan Malaka, antara Batam dan Singapura, yang dekat lintas pelayaran masif," pungkasnya.
Baca juga : Diungkap KPK, Dadan Tri Sering Datang Ke Ruangan Sekma Hasbi Hasan
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Peraturan yang dikeluarkan pada 15 Mei 2023 tersebut salah satunya memperbolehkan ekspor pasir laut ke luar negeri. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
