Prajurit Yang Dikirim Ke Papua Perlu Dibekali Pemahaman Geopolitik

RM.id  Rakyat Merdeka - Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 330/Tri Darma Kostrad dikirim ke Papua. Pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas Kertopati memandang, pengiriman ini langkah yang tepat. Namun, dia berperan, agar prajurit yang dikirim juga dibekali pemahaman mengenai Papua.

“Menurut saya, prajurit yang akan dikirim diberi pengetahuan bukan saja hal terkait strategi militer, tetapi juga pemahaman sedikit terkait dinamika geopolitik geoekonomi Papua. Sehingga prajurit memahami juga adat budaya, situasi kondisi, berikut komunikasi setempat,” ucap Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, Minggu (18/6).

Mantan anggota Komisi I DPR ini menerangkan, pengiriman prajurit Kostrad itu tepat. Karena memang tugas utama Kostrad menangani Operasi Militer Selain Perang yang bersifat tempur dalam bentuk operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi mengatasi pemberontakan bersenjata, operasi mengatasi aksi terorisme, operasi mengamankan wilayah perbatasan, dan operasi mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

Baca juga : Pemerintah Dorong PLN Perluas Pemanfaatan FABA PLTU

Namun, dia menekankan, para prajurit itu harus paham dahulu terkait awal mula konflik Papua. “Konflik politik mengenai Irian Jaya antara kita dengan Belanda sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka tahun 1945 yang tidak selesai dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949,” terang Nuning.

Pada 1960-1963, terangnya Nuning, penyelesaian konflik itu dilanjutkan melalui perundingan Middleburg dan perjanjian New York yang dimediasi Amerika Serikat (AS). Kepentingan AS di era perang dingin tersebut adalah membendung komunisme di Asia dan menjauhkan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet.

“Akhirnya melalui Referendum Act of Free Choice atau Pepera pada tahun 1969 oleh PBB yang didominasi AS, Irian Jaya diakui dunia masuk dalam wilayah RI,” terang peraih gelar doktor bidang intelijen ini.

Baca juga : Ombudsman Perlu Diperkuat

Kepentingan AS pada waktu itu, kata Nuning, adalah mendirikan perusahaan tambang tembaga di Ertsberg pada 1970, namun pemerintah RI tidak memberi syarat kepada AS untuk ikut memerangi ide separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berdiri sejak 1963 atas dukungan Belanda. “Selanjutnya Belanda mendorong terlaksananya proklamasi negara Papua pada tanggal 1 Juli 1971, tanpa adanya gugatan politik yang signifikan dari Pemerintah RI,” terangnya.

Nuning melanjutkan. ada hal penting juga yaitu mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Kelompok Separatis Teroris (KST). “Istilah KKB jangan dipakai lagi karena sudah tidak cocok dengan perkembangan yang ada, yang sudah mengancam kedaulatan negara, khususnya wilayah Papua,” tegasnya.

Sebaiknya, usul Nuning, pakai saja istilah KST atau Pemberontak Bersenjata. Sebab, selama masih disebut kriminal, hanya sebatas kejahatan publik, ini tentu rezim persenjataannya juga bukan seperti untuk hadapi kaum separatis. Berikutnya terkait dengan jenis senjata dan bom yang digunakan teroris masih tergolong konvensional, maka masuk kewenangan Polri.

Baca juga : Pemerintah Dan Sektor Swasta Terus Bersinergi Pulihkan Ekonomi Berkelanjutan

“Tetapi, jika senjata dan bom yang digunakan oleh teroris tergolong senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Destruction) seperti senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata radiasi, maka yang menangani adalah TNI,” terangnya.

Nuning menambahkan, mungkin perlu penyisiran secara terus-menerus untuk membersihkan senjata-senjata yang beredar di masyarakat di daerah berpotensi  serangan mendadak KST.

“Hal yang menurut saya juga penting bila memberangkatkan pasukan ke Papua hendaknya jangan diumumkan, baik melalui media massa ataupun lisan. Dari sisi intelijen, hal ini bisa membahayakan prajurit yang bertugas, karena pihak KST yang lebih paham wilayah tempur tentu lebih siap menghadang operasi prajurit di sana,” tutupnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.