PSI Desak Pemprov Terapkan WFH, Usai Jakarta Jadi Kota Paling Tercemar Di Dunia

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak pemerintah provinsi Jakarta untuk kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, setelah melihat data mengejutkan dari IQAir: Jakarta kota paling tercemar di dunia.

Sebelumnya, perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss itu secara konsisten menempatkan Jakarta di posisi 10 besar sejak Mei, hingga akhirnya pada Rabu (9/8) lalu menduduki peringkat pertama.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk bertindak cepat demi keselamatan warga. 

Baca juga : Saan Ngarep NasDem Jabar Jadi Kantong Suara Nasional

Ia menggarisbawahi perlunya tindakan darurat, termasuk Work From Home (WFH), guna merespons ancaman polusi di Ibu Kota.

"Dalam keadaan seperti ini Pemprov DKI harus menyerukan WFH untuk menyalamatkan warga DKI dari polusi udara," kata William.

Ia menyampaikan pentingnya upaya cepat guna menjaga kesehatan masyarakat dari pengaruh kualitas udara yang buruk di Jakarta. Perlindungan warga DKI dari ancaman kualitas udara yang buruk, tegasnya harus menjadi prioritas. 

Baca juga : IKN Bakal Jadi Kota Yang Keren Dan Asyik

"Faktanya sudah ada beberapa korban yang mengalami penyakit karena polusi udara,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya langkah konkret, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mereduksi polusi di Jakarta. Kebijakan itu harus tercermin di Anggaran tahun 2024, agar lebih fokus mengatasi polusi udara. 

Dari data yang diperolehnya, plafon anggaran 2024 terkait penanggulangan polusi, baik air, udara, dan tanah dinaikkan hampir tiga kali lipat. Menjadi Rp 40 miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 13 miliar. Dengan mayoritas buat program uji emisi di tahun 2023.

Baca juga : IBS 2023, NBRI Optimis Indonesia Jadi Negara Baterai Terbesar di Dunia

"Tahun depan dengan anggaran segitu harusnya ada program yang lebih riil dampaknya," harapnya.

Pada jangka pendek, usulnya, Pemprov bisa membuat sistem peringatan, termasuk protokol kesehatan saat kualitas udara memburuk. 

"Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang Pemprov DKI harus membuat langkah strategis untuk memperbaiki kualitas udara," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.