Pejabat Banyak Ditangkap, Jokowi: Jangan Tepuk Tangan!

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menyebut, Indonesia sukses menjadi satu-satunya negara di dunia yang berhasil menangkap banyak pejabat yang korupsi. Namun, baginya, hal ini bukan suatu prestasi yang membanggakan. Karena itu, tidak perlu diberikan tepuk tangan.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat berpidato di acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 dengan tema Indonesia Maju, yang diselenggarakan KPK, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Awalnya, Jokowi menjelaskan, korupsi adalah tindak pidana paling berbahaya, karena bisa menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan menyengsarakan rakyat. Namun, sejak 2004 hingga 2022, praktik korupsi terus terjadi dan melibatkan ribuan pejabat di Tanah Air.

Kepala Negara membeberkan, ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara oleh aparat penegak hukum. Jumlah itu termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD.

Kemudian, ada 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, dan 162 bupati/wali kota yang terlibat korupsi. Parahnya, praktik ini juga dilakukan aparat penegak hukum, karena ada 31 hakim di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sisanya, ada 363 birokrat dan 415 pihak swasta yang terlibat korupsi dan dipenjara.

Baca juga : Banyak Pejabat Ditangkap KPK, Presiden Jokowi: Jangan Tepuk Tangan

“Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Ini jangan ditepuktangani,” tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku prihatin, karena banyaknya pejabat yang dipenjara tidak membuat pelaku korupsi jera. Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa untuk bahu-membahu mencegah dan memberantas korupsi, dengan melakukan evaluasi total. Seperti membangun sistem pencegahan yang lebih sistemik, masif, dan memanfaatkan teknologi terkini. Termasuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia aparat, hingga membenahi sistem pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengawasan internal.

"Karena memang korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara, multi yurisdiksi, menggunakan teknologi mutakhir,” tuturnya.

Jokowi juga meminta perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta menyediakan sistem perizinan berbasis digital yang dapat mencegah pengusaha bertemu pejabat. Juga diperlukan aturan di level Undang-Undang (UU), seperti mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

“Penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera,” pungkas Presiden.

Baca juga : Catat Keluhan Peternak Lampung, Anies Janji Bentuk Timsus Berantas Mafia Daging

Di acara yang sama, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengaku, pencegahan dan pemberantasan korupsi tak dapat dilakukan jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan regulasi seperti penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan. Mantan hakim ini menjelaskan, diperlukan adanya sinergi antar seluruh elemen bangsa.

"Sekali lagi. bukan hanya sinergi antar aparat penegak hukum, tetapi juga sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha," katanya.

Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk menegur bawahannya yang tidak patuh mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sebab, pada beberapa kasus, KPK berhasil membongkar kasus korupsi lewat penyelidikan LHKPN yang tidak sesuai dengan profil pejabat terkait.

"Khusus untuk isu ini, kami berharap Bapak Presiden dapat memberikan teguran untuk mereka yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, lengkap dengan surat kuasa dan benar isinya," harap Nawawi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho menilai, banyaknya pejabat di Indonesia yang jadi pelaku korupsi disebabkan karena mentalnya yang bobrok. Bukan karena sistem birokrasi, maupun hukum pemidanaan yang kerap dianggap belum memberi efek jera.

Baca juga : Pengamat: Kalau Sikap Politik Berbeda, Butet Jangan Sudutkan Pihak Tertentu

Dia berpandangan, sekalipun seorang pejabat punya intelektualitas yang tinggi, jika tidak dibarengi dengan integritas dan mental yang kuat, mereka bisa terjerembab dalam jurang korupsi.

“Sitemnya oke, pidananya juga sudah oke, tapi mentalnya kurang, sama saja bohong. Karena, tanpa mental dan integritas yang kuat, gampang tergoyahkan oleh godaan korupsi,” kata Prof Hibnu, kepada Rakyat Merdeka, Selasa (12/12).

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Rabu (13/12), dengan judul “Pejabat Banyak Ditangkap, Jokowi: Jangan Tepuk Tangan!”

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.