Ketua KPK Nyesel Nonton Debat Capres

RM.id  Rakyat Merdeka - Debat Capres perdana menarik perhatian banyak pihak. Termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango. Namun, Nawawi kecewa setelah menontonnya. Pasalnya, tidak ada ide dan gagasan baru tentang pemberantasan korupsi dari para Capres.

Debat perdana Capres dilakukan di pelataran Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Selasa malam (12/12/2023). Isu yang dibahas terkait masalah hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik. 

Nawawi yang jadi tamu undangan, hadir secara langsung untuk mengamati konsep pemberantasan korupsi yang ditawarkan para Capres; Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dia menilai, debat perdana Capres lebih mirip debat kusir.

"Saya ikut juga, karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat Capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain ke sana, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi nggak yang bisa ditawarkan," kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Dari hasil debat kemarin, ketiga Capres menyatakan sepakat bakal memiskinkan koruptor jika terpilih dalam Pilpres 2023. Namun, kata Nawawi hal itu merupakan jawaban normatif. Sebab, sejatinya koruptor memang harus dimiskinkan sesuai dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang sebentar lagi akan disahkan. 

Baca juga : Ketua KPK Ngaku Nyesel Debat Capres Di KPU Tadi Malam, Kenapa?

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi ini pun mengatakan, tidak ada gagasan baru yang mereka tawarkan sebagai langkah konkret untuk menghilangkan praktik korupsi di Tanah Air. Nawawi mengatakan para Capres hanya bisa menyampaikan bakal menguatkan KPK, tanpa menjelaskan lebih jauh caranya. 

"Bahasanya ya hanya berantas korupsi gitu, menguatkan KPK. Tapi seperti apa? Enggak ada juga. Saya jadi nyesal kenapa harus bermacet-macet semalam," kata dia.

Nawawi kemudian, menyinggung soal peraturan KPK. Dia mengatakan, peraturan perundang-undangan yang memayungi KPK itu ibarat kapal. Dengan aturan yang kuat, maka lembaga antirasuah juga bisa jadi hebat. Tapi, dia menilai aturan yang ada saat ini tidak mampu membawa kapal tersebut menjelajah lebih jauh. 

Dia menambahkan, ketika KPK menggunakan UU Nomor 30 tahun 2002, KPK bisa menjadi lembaga negara yang tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasan manapun. Begitu diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2019, ditambah kalimatnya menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif.

"Kalau teman-teman tetap berharap KPK yang dulu bisa terjelmakan di sini itu tidak bisa, hanya diharapkan lagi kemungkinan perubahan perundang-undangan itu," ujarnya.

Baca juga : Tak Takut, Gibran Siap Hadapi Debat Capres

Saat ini, kata Nawawi, yang tersisa hanya rasa optimistis terhadap perubahan di tubuh KPK. Perubahan itu disebutnya bersumber pada integritas pegawai KPK yang diyakininya masih tersisa dan mampu menjadi perisai dalam memberantas korupsi. "Kalau sisa optimisme yang tersisa yang saya katakan tadi integritas insan-insan KPK saya yakini itu masih ada," pungkasnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Sulaeman Tanjung menyebut, ide dan gagasan para Capres yang disampaikan dalam debat harus bisa diaplikasikan. Jangan sampai yang mereka tawarkan, hanya sebatas janji manis tanpa ada eksekusi. Termasuk dalam rangka memperkuat lembaga penegak hukum. 

"Saya minta bukan hanya KPK yang diperkuat, tapi Kejaksaan dan Polri juga harus diperkuat. Jangan mentang-mentang urusan korupsi diserahkan kepada KPK," ujar Selaeman Tanjung kepada Rakyat Merdeka, semalam. 

Selain itu dia menyebut, semua lembaga penegak hukum harus bersinergi dalam memerangi korupsi. Mengingat, kejahatan luar biasa ini telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyengsarakan rakyat.

Ia pun menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama kepada pejabat, karena saat ini banyak dari mereka yang dipenjara karena terbukti melakukan korupsi. Sehingga, Sulaeman mengusulkan pemilihan pejabat harus berdasarkan keilmuan agamanya masing-masing. 

Baca juga : KPU Siapkan Tempat Nobar Debat Capres-Cawapres

Untuk diketahui, dalam debat pertama, para Capres kompak bicara penguatan KPK. Capres no urut 1, Anies menekankan pentingnya memberikan efek jera terhadap koruptor. Dia berjanji akan memperkuat Undang-Undang KPK, serta memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang melaporkan praktik korupsi. 

Capres nomor urut dua, Prabowo juga bertekad akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. “Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakan dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," tegasnya.

Sementara Capres nomor urut tiga, Ganjar mengatakan, pemberantasan korupsi jadi isu yang bakal dituntaskan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berencana membuat aturan agar koruptor ditahan di Nusakambangan. Pemberian efek jera lainnya, dengan cara mendorong RUU Perampasan Aset diketuk dan disahkan untuk diterapkan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.