Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Sepanjang tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar delapan operasi tangkap tangan (OTT).
Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, komisi antirasuah menggelar 10 kali operasi senyap.
“Dalam penanganan tersebut, di antaranya KPK melakukan delapan giat tangkap tangan,” ujar Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).
Nawawi kemudian memerinci delapan OTT tersebut. Pertama, manipulasi dan suap pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Baca juga : Rabu, Dewas KPK Mulai Gelar Sidang Etik Soal Pungli Di Rutan
Kedua, suap proyek jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa-Sumatera.
Dalam kasus ini, KPK menjerat Direktur Prasarana Perkeretapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi.
Ketiga, adalah suap pengadaan digital Bandung Smart City yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Keempat, suap pengadaan barang dan jasa Badan SAR Nasional (Basarnas) yang menjerat Kepala Basarnas Laksdya Henri Alfiandi.
Baca juga : KPK Gelar OTT Di Labuhanbatu, Jaring Pejabat Saat Transaksi Suap
Kemudian kelima, suap pemeriksaan BPK Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya yang menjerat Yan Piet Mosso yang merupakan Bupati Sorong.
Keenam, tangkap tangan yang berkaitan dengan pemberian hadiah atau janji pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.
Berikutnya, ketujuh, OTT yang berkaitan dengan suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur.
Dan terakhir, kedelapan, OTT terkait pemberian hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan provinsi Maluku Utara yang menjerat Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba.
Baca juga : Perdebatan yang Berkepanjangan
Nawawi melanjutkan, pada 2023, KPK menangani ratusan kasus korupsi. Rinciannya, sebanyak 127 penyelidikan, 161 penyidikan, 129 penuntutan, 124 eksekusi, dan 94 kasus dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Sementara jumlah aduan masyarakat yang masuk ke komisi antirasuah mencapai 5.079 laporan. Dari jumlah tersebut 690 tidak dilanjutkan dan diarsipkan.
Sementara sebanyak 4.389 dilakukan verifikasi. Dari 4.389 yang diverifikasi 1.962 di antaranya dalam proses telaah.
Kemudian, 3 laporan diteruskan ke pihak eksternal, 9 laporan diteruskan ke internal, dan 2 laporan masih proses verifikasi. Sedangkan sebanyak 2.413 laporan diarsipkan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
