Dark/Light Mode

Diresmikan Jokowi, Rumah Sakit Kini Bisa Cetak Dokter Spesialis

Senin, 6 Mei 2024 14:38 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU), di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin (06/05/2024). (Foto: BPMI/Setpres)
Presiden Jokowi meresmikan Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU), di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin (06/05/2024). (Foto: BPMI/Setpres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meresmikan Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU), di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin (06/05/2024). Peresmian ini memungkinkan rumah sakit untuk melatih dan mencetak dokter spesialis.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan pemenuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia, yang diperkirakan terjadi pada 10-15 tahun ke depan. Ketika bonus demografi terwujud, maka Indonesia akan memiliki 68 persen penduduk usia produktif. Namun, 68 persen usia produktif itu percuma, akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. 

Karena itu kebutuhan dokter spesialis sangat diperlukan. Sayangnya, kata Jokowi, ada masalah serius yang dihadapi Indonesia.

Saat ini, Indonesia kekurangan dokter spesialis, terutama di provinsi-provinsi kepulauan. Produksi dokter spesialis di Indonesia sangat rendah, hanya 2.700 per tahun, padahal kebutuhan mencapai 29 ribu.

Kepala Negara juga menyoroti distribusi yang tidak merata. Sebanyak 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa dan di kota. 

Baca juga : Hadapi Bonus Demografi, Presiden Minta Dokter Spesialis Diperbanyak

Rasio dokter terhadap penduduk di Indonesia juga masih sangat rendah, yaitu 0,47 per 1000 penduduk. Dengan rasio itu Indonesia berada di peringkat ke-147 di dunia dan ke-9 di ASEAN.

Karena itu, Jokowi berharap program RSP-PU ini bisa menghasilkan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. 

“Tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit. Sebab itu, dua mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar-standar internasional,” ujar Jokowi. 

Menkes Budi Gunadi Sadikin di acara yang sama mengatakan, sejumlah permasalahan utama kesehatan adalah kekurangan dokter spesialis dan distribusi dokter yang tidak merata.

Budi menyampaikan, Kementerian Kesehatan dengan bantuan Institute for Health Metrics Evaluation (IHME) telah menghitung kebutuhan dokter spesialis di level kabupaten/kota berdasarkan pola demografis dan pola epidemiologis. 

Baca juga : Aspri Iriana Jokowi Daftar Jadi Bakal Cawalkot Bogor Lewat Demokrat

Saat ini, produksi dokter spesialis hanya 2.700 dokter spesialis per tahun. Padahal, kebutuhan dokter spesialis per tahun mencapai sekitar 29.000 dokter spesialis sampai 30.000 dokter spesialis per tahun.

Karena alasan itu, Pemerintah meluncurkan program RSP-PU. Program ini menjawab tantangan pola demografis dan epidemiologis. Kata Budi, setiap daerah memiliki karakteristik yang beragam. Contohnya, kebutuhan dokter spesialis daerah Yogyakarta dengan banyak penduduk yang tua akan berbeda dengan kebutuhan dokter spesialis di Bali yang penduduknya banyak yang muda. 

Sebab itu, Kemenkes membuat kebijakan membuka pendidikan berbasis rumah sakit dan kolegium karena ini yang dilakukan di seluruh dunia.

Menkes mengatakan, 420 rumah sakit pendidikan sekarang akan mendampingi 24 fakultas kedokteran yang sudah melakukan pendidikan spesialis. 

Kebijakan berikutnya adalah memberikan afirmasi bagi semua dokter umum yang mau menjadi dokter spesialis di daerah tersebut. Saat ini, hampir sebagian besar dari lulusan dokter spesialis berasal dari kota. Karena memang dokter spesialis dari daerah sulit sekali untuk lulus, masuk, dan diterima.

Baca juga : Jokowi: Kita Doakan Bisa Cetak Gol Banyak, Nggak Ada Kartu Merah

"Karena itu kita membuat afirmasi untuk rumah sakit pendidikan, kalo kita mendidik afirmasinya diberikan ke mereka," kata Budi.

Selain itu, Kemenkes dan Kementerian PAN RB memutuskan bahwa semua lulusan dokter spesialis dari daerah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Terkait isu kualitas, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium Indonesia untuk membuat kurikulumnya. Kemenkes juga mengundang ahli asing untuk membantu memperkaya kurikulum dan menggandeng Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.