Di Musrenbangnas, Jokowi Sentil Kepala Daerah Yang Tak Sinkron Dengan Pusat

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menyoroti pembangunan infrastruktur yang acap kali tidak sinkron antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah. Padahal, ditegaskan Jokowi, sinkronisasi antara pusat dan daerah kunci kesuksesan pembangunan nasional. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenmbangnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (6/5/2024). Jokowi memberikan contoh beberapa rencana pembangunan yang tidak sinkron.

Pemerintah pusat misalnya membangun bendungan di daerah dengan sistem irigasi primer. Namun, di lapangan sistem irigasi sekunder dan tersier untuk mengalirkan air ke sawah, yang semestinya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dikerjakan. Akhirnya airnya tidak mengalir ke sawah-sawah milik petani. 

Baca juga : Ke Partai Mana Jokowi Berlabuh? Budi Arie: Kalau Dibocorin Sekarang, Nggak Seru

Contoh lain, pemerintah pusat membangun pelabuhan. Namun, kebutuhan pembangunan jalan daerah menuju ke pelabuhan, tidak dikerjakan oleh daerah. Padahal panjang jalan yang diperlukan paling hanya beberapa kilometer. 

"Jalan 5 kilometer, 4 kilometer, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," sindir Jokowi. 

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa program pembangunan memiliki orientasi hasil yang jelas dan manfaat ekonomi yang terlihat. Program tersebut, harus tepat sasaran dan strategis.

Baca juga : Jokowi Oke, Menlu Retno Jembatani Kerja Sama Ketahanan Pangan Dengan Vietnam

"Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan, karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting diberikan ke Puskesmas jadinya malah pagar Puskesmas. Ada itu. Jangan bilang nggak ada, ada. Nggak ada hubungannya stunting sama pagar," tekan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Jokowi mengungkapkan pentingnya koordinasi dan keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Kata Jokowi, kebijakan pembangunan harus konsisten dan terpadu dari tingkat pusat hingga daerah, dan setiap rencana yang dikembangkan oleh kementerian harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesediaan dan kemampuan daerah dalam melaksanakan rencana tersebut.

Kata dia, jika suatu daerah merasa tidak mampu melaksanakan rencana pembangunan, maka proyek tersebut bisa dipindahkan ke provinsi lain yang lebih siap. Namun, sering kali pemerintah daerah awalnya mengaku sanggup, tetapi pada akhirnya mengeluhkan beban keuangan yang berat karena harus mengalokasikan dana APBD untuk berbagai kebutuhan.

Baca juga : Asbanda dan Bank Sumut Kompak Dongkrak Pertumbuhan Tabungan Simpeda

"Biasanya memang kalau ditanya ke gubernur, bupati, wali kota biasanya bilang sanggup. Waktu (pembangunan) selesai, (mereka bilang) waduh berat pak, APBD kita habis untuk ini, untuk ini. Padahal sudah sanggup itu di depan,” kata Jokowi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.