Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Tim ekonomi pemerintah bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah mencapai kesepakatan tentang postur APBN. Kesepakatannya, program makan bergizi gratis masuk dalam APBN 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program unggulan Prabowo-Gibran itu, sebesar Rp 71 triliun.
Angka ini diumumkan dalam konferensi pers bertema Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024). Konferensi pers itu dihadiri perwakilan dari tim ekonomi pemerintah dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi.
Dari tim ekonomi pemerintah, hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara dari tim Prabowo diwakili Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Thomas Djiwandono dan Budisatrio Djiwandono.
Baca juga : Jokowi Istimewakan Prabowo
Airlangga yang pertama menjabarkan. Kata dia, pemerintah telah rapat bersama dengan perwakilan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran mengenai kondisi ekonomi terkini, khususnya RAPBN 2025. Dalam rapat itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi dihadiri Sufmi Dasco Ahmad dan Thomas.
“Pada prinsipnya, beliau sudah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di rapat, termasuk salah satunya terhadap dukungan program,” tutur Airlangga.
Dukungan tersebut tak lain untuk makan bergizi gratis. Airlangga bahkan menyebut, program ini telah dianggarkan di RAPBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. “Tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya,” ungkapnya.
Baca juga : Diam-diam, Paloh Sering Temui Presiden
Selanjutnya, giliran Sri Mulyani yang menjelaskan lebin rinci. Ia memastikan, alokasi Rp 71 triliun itu, tidak akan membuat defisit APBN 2025 menggelembung, yakni masih di rentang 2,29-2,82 persen dari PDB.
Defisit ini masih jauh di bawah batas aman: 3 persen dari PDB. “Angka Rp 71 triliun bukan merupakan on top, di atas itu, tapi sudah di dalamnya,” kata Sri Mulyani.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini juga memastikan, RAPBN 2025 yang masih bergulir di DPR disusun dengan mengedepankan koordinasi dan konsultasi dengan tim dari Presiden-Wapres terpilih.
Baca juga : Hacker Minta Tebusan Rp 131 M
Bahkan secara proses, RAPBN 2025 akan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapat persetujuan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
