KPK Fokus Usut Kasus Dengan Kerugian Fantastis

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata punya cara cepat untuk mendongkrak citra lembaganya yang sedang terpuruk. Apa caranya?

“Ya okelah OTT (Operasi Tangkap Tangan), ya syukur-syukur lahdapat nanti kan, yabuat hiburan. Ting... buat masyarakat senang,” ujar Alex sambil berkelakar saat ditemui wartawan di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2024 petang.

Menurutnya, pemberitaan terkait OTT yang dilakukan sangat memengaruhi persepsi publik. Biasanya, citra KPK bakal meroket tajam jika disur­vei usai melakukan OTT.

Belakangan ini, KPK jarang melakukan OTT. Lembaga ini pun dianggap tidak bekerja se­hinggapamornya jeblok.

Alex mengemukakan, KPK kini kesulitan melakukan OTT. Lantaran, pelaku korupsi makin cerdas dan telah mempelajari cara kerja KPK, yang membuat mereka lebih hati-hati.

Baca juga : Awasi Pelaksanaan PPDB

KPK telah melakukan penyadapan terhadap lebih dari 500 nomor alias telepon seluler pe­jabat. “Kita sadap zonk isinya,” ujar mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi itu.

Mereka yang terjaring OTT karena sedang sial karena tran­saksi dilakukan vulgar sehingga bisa terendus KPK.

Pemberantasan korupsi deng­an OTT, menurut Alex, tidak efektif. Lantaran penyelidik pasif cuma menunggu hasil penyadapan.

Kini, KPK fokus mengusut kasus-kasus dengan nilai kerugian keuangan negara yang fantastis. Karena dari kasus kakap itulah bisa diperoleh nilai pemulihan aset atau asset recovery yang besar.

Alex menyebut, korupsi deng­an nilai fantastis biasanya terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan di lembaga atau instansi pemerintah yang me­miliki anggaran besar juga.”Itu yang kita fokus ke sana,” ujarnya.

Baca juga : Calon Bermasalah Mending Coret Saja!

Berdasarkan hasil survei Lit­bang Kompas pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024, KPK hanya mendapat citra positif sebesar 56,1 persen. Sedangkan seban­yak33,4 persen menyatakan buruk, dan sisanya sebanyak 10,5 persen tidak tahu.

Terakhir kali KPK menggelar OTT di Sidoarjo, Jawa Timur terkait pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pa­jak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo pada 25 hingga 26 Januari 2024.

Perkara ini pun akhirnya me­nyeret Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, yang sebelumnya sempat lolos dari OTT.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengakui OTT ini tidak sempurna. Lan­taran seluruh pejabat yang telah dibidik KPK tidak dapat ditahan saat itu.

Hasil dari OTT ini, KPK hanya menetapkan seorang tersangka. Sementara keterlibatan pihak lain didalami dari pengembangan penyidikan.

Baca juga : Partai Matahari Usung Adik Iparnya Raffi Ahmad

“Cara yang kita kembangkan dalam penyidikan itu dari luar ke dalam. Atau cara kalau orang bilang itu cara makan bubur. Jadi, dari pinggir dulu baru kita ke te­ngah. Jadi, kita kumpulkan dari luar dulu, baru ke dalam,” ujar Asep mengilustrasikan alur penyidikan.

KPK perlahan mengumpulkan bukti untuk menjerat Bupati Sidoarjo. “Alhamdulillah, berkat bantuan dari rekan-rekan dan mas­yarakat ini bisa kita selesaikan,” ujar jenderal polisi dengan pang­kat bintang satu itu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.