BIN Mengajak dan Perkuat Sinergitas Humas Amankan Kebijakan Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Humas Badan Intelijen Negara (BIN) mengundang sejumlah Humas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk ikut bersinergi menyukseskan kebijakan Pemerintah, pada Kamis (12/12).

Tema yang diangkat kali ini adalah Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi Dan Deradikalisasi.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk membangun Indonesia Maju. Beberapa program tersebut diantaranya adalah penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

Guna menunjang program tersebut, Pemerintah terus menjalin koordinasi yang intens dengan berbagai pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama terkait Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca juga : Negara dan Mahasiswa Bersinergi Tegakkan Hak Asasi Manusia

Berkaca pada kondisi tersebut, BIN mengajak Humas K/L untuk meningkatkan kerja sama dan sinergitasnya.

“Melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Bakohumas kali ini, kami berharap dapat memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan, sehingga terwujud sinergitas dalam membumikan program prioritas pemerintah”, papar Sekretaris Utama BIN.

Forum Komunikasi kali ini menghadirkan narasumber yaitu, Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI, Dwi Hernuningsih, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Widodo Muktiyo.

Selama ini, masyarakat cenderung mengeluhkan tentang regulasi yang tumpang tindih maupun birokrasi Pemerintahan yang panjang dan berbelit. Akibatnya, berbagai perizinan menjadi terhambat bahkan gagal di tengah jalan.

Baca juga : Bamsoet Ajak Bikers Perkuat Rasa Persaudaraan dan Kebangsaan

Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin menyerukan untuk menyederhanakan regulasi dan memangkas birokrasi. Penyederhanaan regulasi dan perampingan birokrasi dinilai mampu memberikan dampak positif.

Salah satu implikasi tersebut adalah mempercepat pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan. Dengan proses birokrasi yang lebih sederhana, diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi dan mendongkrak daya saing Indonesia. Rencana Pemerintah tersebut bukan berarti tidak menemui hambatan.

Beberapa hal tesebut diantaranya adalah resistensi dari berbagai pihak yang mendapat keuntungan dari ketidakteraturan regulasi tersebut sehingga jika tidak segera dilakukan kebijakan penataan regulasi dikawatirkan akan menghambat pelayanan publik yang pada akhirnya akan menghambat iklim investasi danpeningkatan ekonomi lainnya.

Sementara itu, perampingan birokrasi melalui pemangkasan Eselon III dan IV juga rentan memicu resisten dari kalangan ASN itu sendiri. Sebab, rencana tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi pendapatan (take home pay) dan menimbulkan kekacauan koordinasi di level pelaksana.

Baca juga : Me-Universalkan Kearifan Lokal

Keresahan tersebut menjadi indikasi awal tentang belum optimalnya sosialisasi kebijakan Pemerintah tersebut. Melalui Forum Bakohumas, BIN berupaya mengajak seluruh Humas Kementerian/Lembaga untuk ikut bersinergi mengamankan kebijakan Pemerintah tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi. Selain itu, sinergitas dalam.

Forum diskusi ini juga diharapkan dapat menginventarisasi potensi hambatan dalam menerapkan kebijakan tersebut, sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang muncul. [WUR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.