Soal Guru Honorer, Nadiem Angkat Tangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Mendikbud, Nadiem Makarim, sudah mengeluarkan banyak terobosan untuk peningkatkan kualitas pendidikan. Namun, untuk masalah guru honorer, Nadiem angkat tangan. Dia bilang, masalah guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah. 

Isu guru honorer sebenarnya sudah lama jadi persoalan bangsa ini. Gaji di bawah standar dan tak ada kejelasan nasib menjadi PNS adalah beberapa masalah di antaranya. Di sisi lain, jumlah guru honorer terus bertambah. 

Banyak masyarakat berharap, keberadaan Nadiem di Kemendikbud bisa menyelesaikan masalah ini. Harapan ini disuarakan peserta Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, kemarin. Nadiem hadir hadir di Munas ini sebagai pembicara. 

Baca juga : SBY Sepakat dengan Jokowi

Seorang peserta Munas menanyakan, apa kebijakan yang akan dikeluarkan Nadiem untuk menyelesaikan masalah guru honorer. Mendapat pertanyaan itu, Nadiem menyatakan, pemerintah pusat masih merumuskan kebijakan yang tepat. Dia pun melemparkan masalah ini ke pemerintah daerah. "Tiap hari ribuan komplain masuk tentang guru honorer ke saya. Tapi, yang harus diamati itu adalah kewenangan pemda," katanya, dalam sesi tanya jawab.

Nadiem mengatakan, pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawa pemperintah daerah. Rinciannya, pemerintah kabupaten/kota mengelola sekolah tingkat SD dan SMP. Sedangkan pemerintah provinsi mengelola SMA/SMK. Karena itu, persoalan pengangkatan dan penggajian guru honorer sebagai PNS semestinya juga menjadi kewenangan pemerintah daerah.  "Maka, kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian," ungkapnya.

Nadiem mengakui, ia belum dapat melakukan tindakan apa pun untuk menyelesaikan persoalan guru honorer. Sebab, ia harus berkoordinasi dengan daerah maupun kementerian lain. "Itu prioritas utama saya, tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu. Saya harus mengumpulkan berbagai macam instansi terlebih dulu," tuturnya. 

Baca juga : Sosialisasi 4 Pilar, MPR Bidik Semua Kalangan

Di tempat terpisah, mantan Ketua Pengurus Besar PGRI, Didi Suprijadi, berharap Nadiem bisa menyelesaikan persoalan yang tak kunjung selesai itu. Didi memang tidak langsung bicara guru honorer. Awalnya mengkritik kebijakan Nadiem yang akan menghapus Ujian Nasional. Menurut dia, kebijakan itu mestinya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru. Pasalnya, ada kesenjangan gaji antara gaji guru-guru di perkotaan dan di daerah. 

Dari situ dia kemudian bicara masalah guru honorer yang nasibnya sering tak jelas. "Kalau tidak dibenahi gurunya, agak sulit atau tertatih-tatih," kata Didi dalam sebuah diskusi, di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 12 jenis guru yang mengajar di Indonesia. Mereka adalah guru-guru yang terdaftar sebagai PNS, honorer, hingga guru sekolah swasta. Semuanya memiliki kesejahteraan yang berbeda-beda. Hal ini memengaruhi pula kesiapan menghadapi perubahan dari UN menjadi Asesmen Kompetensi minimum dan survei karakter. "Gaji guru honorer itu ada yang Rp 300 ribu. Gimana bicara asesmen tapi dia sendiri masih lapar," ungkapnya. 

Baca juga : Bekap Southampton, Newcastle Anteng di Papan Tengah

Karena itu, ia meminta Kemendikbud memantapkan konsep dan desain perubahan melalui naskah akademik. Nantinya, guru dan masyarakat menjadi lebih jelas ihwal arah kebijakan yang baru tersebut. "Kajian akademik dan empiris harus disampaikan dulu jangan sampai kegaduhan, kami yang dibuat pemerintah setuju setuju saja. Kan selama ini gaduh. Setiap ganti menteri, ganti kebijakan dan setiap ganti menteri ganti kurikulum," ungkapnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.