Ara: Langkah Jokowi Realokasi Anggaran Negara untuk Atasi Covid-19 Sangat Tepat

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan para menteri dan kepala daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, belanja rapat atau pembelian barang yang tidak prioritas. 

Menurut Maruarar, langkah Jokowi yang memerintahkan merealokasi APBN dan APBD juga sangat tepat dan menunjukkan political-will yang kuat. Langkah Jokowi yang dimaksud adalah agar APBN dan APBD diarahkan untuk bidang kesehatan dalam rangka pengendalian COVID-19; penyaluran bantuan sosial; dan pemberian insentif bagi dunia usaha, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Ini wujud dari sense of crisis yang tinggi dan mengutamakan skala prioritas," kata Ara, sapaan Maruarar, Jumat (20/3).

Saat ini, sambung Maruarar, adalah waktunya semua elemen bersatu, termasuk dukungan dari DPR. DPR dan pemerintah bersatu dalam irama yang sama dengan menunjukkan kepekaan. Sehingga politik anggaran bisa menjadi jalan penyelesaian dari krisis saat ini, yaitu wabah virus Corona yang melanda dunia. "Ini langkah tepat dan solutif," ungkap Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Baca juga : Ini Peta Sebaran 210 Kasus Positif Covid-19 di Jakarta

Tentu saja, sambung Maruarar, langkah-langkah ini harus dijalankan secara legal. Sebab, misalnya akan mengurangi anggaran di bidang infrastruktur. Karena itu langkah konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisi dan Kejaksaan juga menjadi sangat penting.

"Sebab tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Dalam bahasa Sunda, caina herang laukna benang (air kolam tetap jernih dan ikannya tetap bisa didapatkan tanpa bikin keruh air)," kata anggota DPR selama 15 tahun dari daerah pemilihan Sumedang, Majalengka dan Subang. 

Maruarar juga mendorong langkah ini disertai dengan program yang maksimal. Termasuk penyediaan alat test, obat, serta supporting untuk dokter dan para tenaga medis yang bekerja di lapangan. Sementara itu, bantuan untuk para pekerja yang tidak bisa bekerja juga harus maksimal. Apalagi banyak pekerja yang selama ini bekerja di sektor informal.

Baca juga : Cuci Tangan Pakai Air dan Sabun Atau Hand Sanitizer

"Misalnya tukang ojek, pedagang makanan dan gorengan di emperan atau pertokoan dan perkantoran yang omset-nya drop. Juga buruh-buruh pabrik yang tidak beroperasi," kata Maruarar, yang saat ini gembira sebab komunitas-komunitas dan aktivis sudah bergerak dan bersatu tanpa melihat latarbelakang agama dan pilihan politik.

Langkah Jokowi tadi disampaikan dalam rapat terbatas melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (20/3). Dalam ratas ini memerintahkan kementerian dan pemerintah daerah mengalihkan sebagian belanja di APBN dan APBD untuk tiga hal utama. Pertama, untuk pengendalian Covid-19. Kedua, social safety net atau bansos. Ketiga, berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK.

Jokowi berharap fokus belanja tersebut dapat menahan laju perlambatan perekonomian Indonesia. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun dari 3 persen menjadi 1,5 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan 5 persen hingga 5,4 persen diprediksi juga mengalami penurunan. Dan Jokowi mau tantangan ini semua dijawab dengan langkah-langkah nyata. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.