Dark/Light Mode

Persepsi Publik Bisa Buruk Kalau Tak Ada Karantina Wilayah

Minggu, 29 Maret 2020 17:21 WIB
Denny JA (Foto: Istimewa)
Denny JA (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menyarankan Pemerintah segera memberlakukan karantina wilayah. Melalui serial memenya, Denny menyebut, langkah karantina wilayah adalah satu-satunya cara agar virus Corona tidak semakin menyebar ke berbagai daerah. Apalagi akan ada arus mudik menjelang Puasa dan Lebaran.

Menurut Denny, Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi, Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina wilayah. Itu diatur dalam UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga : Perpadi Pastikan Stok Beras Cukup Sampai Lebaran

Masalahnya, karantina wilayah itu kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya. Misalnya Solo, Bali, Tegal, Papua, dan Maluku.

"Pemda ini memang bertindak tak sesuai aturan. Tapi, persepsi publik memihak mereka. Pemda itu dianggap peduli. Jika terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus Corona memburuk, sejarah akan menyalahkan," tulis Denny, dalam keterangannya, Minggu (29/3). 

Baca juga : Jepang Bakal Setop Visa Untuk Warga China dan Korsel, Plus Wajib Karantina

Amerika Serikat dan Italia, kata Denny, cukuplah menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan China dari sisi angka terpapar dan angka kematian. Salah satu penyebabnya karena pemerintah pusat dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah (lockdown, semi lockdown).

Yang penting, harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar. Denny bahkan menyatakan, Presiden Jokowi jangan berhenti di tingkat imbauan. Namun harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda. 

Baca juga : Prasetyo: Banjir Jakarta Karena Buruknya Tata Kelola Air

Dia yakin, dalam kondisi seperti ini, publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. "Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia sebagai risiko," ucapnya.

Diingatkannya, peran civil society dan pengusaha di era pandemik ini sangat ditunggu peran sertanya. "Pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah," pungkasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.