1,3 Juta Orang Berpotensi Tetap Mudik, MTI: Nggak Bisa Cuma Imbauan Saja

RM.id  Rakyat Merdeka - Pusat penyebaran Covid-19 akan semakin meluas jika tak diantisipasi. Ancaman tersebut kini di sudah depan mata jika arus mudik Lebaran 2020 nanti tak terbendung.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada beberapa daerah tujuan dengan porsi terbesar mudik. Calon pemudik asal Jabodetabek, diprediksi 13 persen akan mudik ke Jawa Barat, 41 persen ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 20 persen ke Jawa Timur. Kemudian, setidaknya 8 persen calon pemudik bakal ke Sumatera, meliputi Lampung dan Sumatera Selatan. 

"Inilah daerah pusat wabah baru, kalau misalkan mudik ini tidak ditangani," katanya, dalam konferensi virtual, Selasa (14/4).

Baca juga : Soal Larangan Mudik, Luhut: Orang Susah Jangan Ditambah Susah

Berdasarkan hasil polling Kemenhub, jumlah masyarakat yang belum memutuskan untuk mudik saat ini masih relatif besar. Angkanya mencapai 1,3 juta orang.

Di luar itu, sekitar 900 ribu warga Jabodetabek sudah melakukan mudik lebih awal. Sisanya, yang masih berada di Jakarta sekitar 2,6 juta calon pemudik. Dari jumlah itu, sebagian memang terikat aturan dan dimungkinkan besar tidak akan mudik.

"Dengan adanya Inpres bahwa TNI/Polri, BUMN maupun BUMD, PNS/ASN, dan semuanya yang jadi aparatur negara yang terikat dengan aturan itu dilarang mudik. Dari data jumlahnya, separuh dari 2,6 juta. Saat ini, ada 1,3 juta masih berpotensi ingin mudik, atau belum memutuskan," ungkapnya.

Baca juga : Alat Penghemat Yang Beredar Di Pasaran, Tak Bisa Kurangi Tagihan Listrik

Dia melihat, sejauh ini pemerintah masih belum mengambil sikap untuk melarang dengan tegas terkait mudik. Sebaliknya, pemerintah hanya mengimbau. "Kata mengimbau itu memang ambigu, dan ini yang ambigu ini, di tataran bawah (pemerintah daerah dan masyarakat) ini juga bingung ngambil sikap," jelasnya.

Agus menilai, kebijakan pemerintah yang akan menerapkan protokol seperti karantina selama 14 hari bagi pemudik yang nekat pulang juga dikhawatirkan tidak optimal. Karena, Pemda belum tentu siap, baik soal tempat karantina hingga konflik sosial yang berpotensi dihadapi.

"Tempatnya di mana? Apakah tempatnya siap? Satgas-satgas di RT, apakah sudah siap? Di tempat tujuan ada rawan konflik sosial, walau di karantina, ada konflik misalnya 'saya anaknya kok gak boleh pulang'? Gimana?" tanyanya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.