Bawaslu: Calon Jangan Manfaatkan Covid-19 untuk Berkampanye

RM.id  Rakyat Merdeka - Nama Bupati Klaten Sri Mulyani, beberapa hari ini jadi perbincangan. Ini karena banyak foto petahana menempel di bantuan sosial (bansos) hingga hand sanitizer untuk warga terdampak Covid-19. Padahal, dirinya sudah direkomendasikan PDIP untuk maju lagi di Pilkada 2020. 

Dari foto beredar di dunia maya, foto Sri tertempel di sejumlah dus bansos dan sembako, seperti beras. Parahnya lagi, foto Sri ditempel di hand sanitizer pemberian Kemensos RI. Tidak lupa foto tersenyumnya nangkring di situs penanganan corona Pemkab Klateng. Aksi membranding diri di tengah pandemi Covid-19 ini jelas disesalkan banyak pihak. Apalagi Sri Mulyani diketahui akan kembali terjun di Pemilihan Bupati (Pilbup) Klaten 2020. 

Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Rofiuddin mendesak semua pihak agar tidak kampanye terselubung saat pandemi Covid-19 untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. “Kami mendesak agar pemberian bantuan korban terdampak Covid-19 tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas di Pilkada 2020.Apalagi jika pemberian bantuan itu bersumber dari anggaran negara ataupun dana publik lainnya,” ujarnya, kemarin. 

Baca juga : Komisi VI DPR: Tantangan Garuda Hadapi Badai Covid-19 Sangat Berat

Menurutnya, pemberian bantuan kepada korban Covid-19 jangan dimanfaatkan dengan kampanye terselubung dengan cara menempeli bantuan itu dengan gambar atau stiker bergambar bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah atau diselipi pesan-pesan tertentu, arahnya untuk kepentingan politik. 

Sudah seharusnya, jelasnya, bantuan diniatkan untuk mengedepankan pelayanan dan membantu masyarakat, bukan pencitraan dan popularitas. “Sangat tidak etis jika musibah Covid-19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” ujarnya. 

Bawaslu Jateng akan terus mengawasi dan mengantisipasi kampanye terselubung karena ini bentuk pelanggaran. Jika ada temuan memenuhi unsur pidana, maka akan diproses pidana pemilu. “Jika temuan itu mengandung unsur pelanggaran perundangundangan lainnya, Bawaslu akan meneruskan itu ke instansi berwenang,” katanya. 

Baca juga : Zero Covid-19 Harus Jadi Tekad Bersama

Petahana Bupati Klaten, Sri Mulyani dalam akun twitternya berdalih, dus-dus sembako ditempeli foto dirinya berasal dari kas pribadinya yang diberikan ke DPC PDI Perjuangan. Bukan pakai APBD. “Bantuan sembako yang saya serahkan di kantor DPC adalah dana pribadi saya selaku Ketua DPC PDIP Klaten,” jelasnya. 

Soal hand sanitizer, dia mengakui kesalahan dan meminta maaf ke masyarakat. Dia berdalih, kasus ini terjadi karena masalah teknis. “Saya sampaikan permohonan maaf atas kesalahan teknis di lapangan,” ujarnya. 

Tidak ada niatan dari dirinya dan tim untuk menumpangi bantunan Kemensos untuk kepentingan politis. Apalagi dirinya memproduksi hand sanitizer sendiri. Hanya saja, saat penempelan foto dirinya ke hand sanitizer buatan sendiri, terjadi kesalahan. Tim di lapangan justru menempelnya ke hand sanitizer bantuan Kemensos. “Selain mendapat bantuan dari Kemensos, saya juga membuat bantuan hand sanitizer sendiri yang memang ada stiker dari saya,” tandasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.