Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Tentu, mengatasi banjir juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta. Sutiyoso, ketika menjabat Gubernur, sudah melemparkan gagasan membentuk Megapolitan Jakarta-Bogor Depok-Bekasi, terutama, untuk membendung banjir yang mengalir ke Jakarta.
Masalah polusi terkait erat dengan kemacetan lalu-lintas dan penumpukkan pabrik di Jakarta selama ini. Jika pertumbuhan kendaraan bermotor dipotong 15 persen per tahun, tingkat polusi di Jakarta bisa diturunkan 10 persen per tahun.
Dan kondisi udara di Jakarta juga akan membaik, jika dibatasi dan direlokasi berbagai pabrik di dan sekitar Jakarta. Amat keliru meneruskan Jakarta sebagai pusat segalanya.
Baca juga : Impian Insan Bahari Kembali Pupus
Kedua, wacana memindahkan Ibukota sampai hari ini TIDAK PERNAH dibicarakan secara formal dengan DPR-RI, juga tidak pernah berdiskusi dengan para pakar beragam disiplin ilmu. Motor dari “pelaksanaan” proyek Ibukota selama ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ide pindah Ibukota, kabarnya, juga berawal dari mantan Kepala Bappenas. Ketika Bambang Brodjonegoro menjabat Kepala Bappenas, ambisi pindah Ibukota bertambah kencang disuarakan ke publik.
Prof. Emil Salim dalam diskusi terbuka pada Agustus 2019 mengkritik keras langkah Bappenas ini. “Keliru cara berpikirnya. Kenapa Bappenas tega berbuat seperti itu? Saya sedih sekali!” ucap Prof. Emil Salim, pakar lingkungan hidup, yang juga mantan Menteri Bappenas di masa Orba.
Baca juga : Putus Karena Jarak
Pemerintah Jokowi terkesan tidak pernah melibatkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas isu nasional yang sangat vital ini.
Proyek raksasa ini sepertinya digodok hanya oleh segelintir pihak yang dicurigai haus memburu anggaran. Dari mana dana untuk melaksanakan mimpi Ibukota baru? Kelompok “die hard” berkilah anggaran bukan masalah serius, yang bersumber dari APBN kecil sekali, hanya beberapa triliun rupiah.
Menurut Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan, beberapa negara sangat tertarik untuk membiayai proyek Ibukota baru. Antara lain Persatuan Emirat Arab, Inggris dan Tiongkok.
Baca juga : Impor Gula Sudah Dibuka Harga Kenapa Tetap Mahal
Ketiga, gedung-gedung pemerintah di Jakarta akan dilego kepada investor asing. Kepala Bappenas pernah mengatakan anggaran membangun proyek Ibukota baru sebagian besar berasal dari hasil penjualan gedung-gedung pemerintah di Jakarta yang tidak dipakai lagi karena pindah ke Ibukota baru.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya