Dark/Light Mode

Masih Perlu Edukasi

Guru Besar Ilmu Politik Unpad : Publik Belum Paham Apa Itu New Normal

Selasa, 30 Juni 2020 20:52 WIB
Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi
Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi

 Sebelumnya 
Terapkan Efek Jera

Ia mengingatkan, persoalan wabah Covid-19 ini memang bukan urusan main-main. Perlu sinergi antara pemerintah, lembaga terkait juga respon positif dari publik. 

Baca juga : Mahasiswa Andalas Berikan Edukasi Ke Warga Desa Soal New Normal

Maka dari itu, perlu juga menerapkan kebijakan esktra di era New Normal ini, misalnya kebijakan yang membangkitkan stimulus efek jera bagi publik yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Misalnya pemerintah memberlakukan efek kejut dan efek jera bagi publik yang melanggar kebijakan New Normal, AKB. Efek jeranya ditekankan, misalnya jika ada yang melanggar, ya, dipidana sekalian, yang masuknya dalam kategori tipiring (tindak pidana ringan). Ini jelas akan memberikan efek kejut dan jera, jika demikian mereka akan patuh dan sangat hati-hati dengan kebijakan ini karena takut dipidana," tegas Muradi.

Baca juga : PLN Pede Penjualan Listrik Meningkat Saat New Normal

"(Untuk soal ini) nanti ranahnya penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan juga TNI yang pastinya harus didukung pemerintah, terutama dalam rangka menstimulus anggaran baru untuk penanganan pada kebijakan baru tersebut yang akan dibebankan kepada Polri dan TNI," katanya

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah pusat dan khususnya pemerintahan Jawa Barat dibawah pimpinan Ridwan Kamil, upaya penanganan penyebaran Covid-19 ini sudah dilakukan dengan baik, meskipun tiap harinya terjadi penambahan terus menerus.

Baca juga : Jangan Dikotomikan Perlu Tidaknya Peran TNI Polri dalam Penerapan New Normal

"Pemerintah pusat, dan saya juga lihat kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat sudah relatif sangat baik ya, dalam merespon, mendeliveri kewajibannya. Walaupun misalnya ada yang miring, contoh misalnya pengiriman telur busuk, penyaluran bansos pembagian sembako yang tidak merata, itu hanya persoalan dinamika saja, saya rasa soal itu tidak menjadi problem kalau melihat komitmen dari pusat dan provinsi (Jawa Barat) sendiri bisa lebih responsif," pungkasnya. [D.R]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.