Jaksa Agung Cepat Tobatnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah menuai kritik dan protes, Jaksa Agung ST Burhanuddin mencabut aturan periksa jaksa harus seizin dirinya. Jaksa Agung cepat tobatnya ya.

Pedoman No. 7/2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana dicabut melalui keputusan Jaksa Agung RI nomor 163 Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus.

Baca juga : Jaksa Agung Diomelin KPK

Umur pedoman yang disahkan Kamis (6/8) itu tak sampai satu minggu. Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono menjelaskan, pencabutan dilakukan dengan pertimbangan, pedoman itu telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas. “Sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat,” ujar Hari, kemarin.

Dia menerangkan, Pedoman No 7/2020 diterbitkan untuk memperjelas ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Bunyinya; “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan ha nya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”.

Baca juga : Kalau Periksa Jaksa Kudu Izin Jaksa Agung, KPK Khawatir Semangat Berantas Korupsi Tergerus

Pasal 8 ayat (5) itu dinilai sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Kejagung pun melakukan kajian cukup lama sebelum akhirnya menerbitkan pedoman pelaksanaan bagi pasal tersebut. “Saat ini masih diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi lebih lanjut dengan Kemenkumham serta instansi terkait,” imbuhnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.