Dark/Light Mode

Soal Pengurusan Fatwa MA Untuk Djoko Tjandra

Jaksa Agung Bantah Cawe-cawe

Kamis, 24 September 2020 21:35 WIB
Tangkapan layar Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri, depan) dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (24/9). (Sumber: Parlemen TV)
Tangkapan layar Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri, depan) dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (24/9). (Sumber: Parlemen TV)

 Sebelumnya 
Dia mengaku sudah memerintahkan penyidik untuk mengusut tuntas kasus suap tersebut. "Bahkan untuk dakwaan pun yang menyebut nama saya, saya tidak pernah peduli. Silakan, kami terbuka untuk dilakukan penyidikan," tegasnya lagi.

Burhanuddin juga sempat ditanya soal hubungannya dengan Andi Irfan Jaya, kawan Pinangki yang juga menyandang status tersangka dalam kasus itu.

Berita Terkait : Djoko Tjandra Dikorek Soal DP Rp 7 M Untuk Pengurusan Fatwa MA

Andi disebut sebagai perantara pemberian uang 500 ribu dolar AS atau lebih Rp 7 miliar dari Djoko kepada Pinangki, untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) yang akan membebaskannya dari proses hukum.

Burhanuddin mengaku mengenal Andi, saat masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. "Dia sebagai orang LSM, pernah ketemu saya. Dan sejak itu, saya tidak pernah lagi berhubungan," ucapnya.

Berita Terkait : Nekat, Pinangki Cantumkan Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA

Sementara Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menyebut, Pinangki hanya mencatut nama Burhanuddin untuk meyakinkan Djoko Tjandra, agar memakai jasanya dalam mengurus fatwa MA.

Tapi action plan itu dibatalkan Djoko Tjandra, karena tak ada satu tahap pun yang terlaksana hingga Desember 2019. Artinya, belum ada eksekusi.

Berita Terkait : Andi Irfan Jaya Digarap Penyidik Kejagung di Markas KPK

Karena itu Hari menyatakan, penyidik tidak memiliki kepentingan untuk melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama yang dicatut Pinangki dalam proposalnya.

"Tidak ada korelasi atau urgensi dengan inisial nama itu, karena memang tidak pernah terjadi," tegasnya. [OKT]