Pilkada Jalan Terus, Kok Ibadah Di Masjid Ditunda

 Sebelumnya 
“Covid-19 bisa menghentikan orang ke masjid, Covid-19 bisa menghentikan orang ke gereja dan tempat ibadah lainnya, Covid19 bisa menghentikan akti vitas di sekolah. Tapi Covid-19 tidak bisa menghentikan PILKADA Hebat, Lobby-nya kuat !” kata akun @heySetya. “Hmmm, PILKADA lebih aman dari pada sholat di masjid (dan dajjal pun tersenyum)..” timpal akun @ekorpecah.

Akun @shitlicious yang mengaku sebagai pedagang, ikut kecewa. Dia sebenarnya mencoba menerima keputusan PSBB yang kembali diperpanjang. Coba tegar meski berdarah-darah. “Lalu pemerintah ngebolehin Pilkada. Gue jadi merasa bego,” ujarnya.

Baca juga : Terus Kalau Ketahuan Nggak Pakai Masker, Didenda Juga?

Pemilik akun @hudzmuhammad ikutan menyindir. Dia bilang, pemerintah keren abis dah. Gegara Corona, masjid ditutup, belajar daring, masyarakat diimbau di rumah aja. “Tapi, pilkada tetap jalan. kece badai. Buat pemerintah, ikan hiu makan tomat. Semangat!,” kicaunya.

Namun, tak semua yang protes, ada juga yang membela pemerintah seperti akun @wahyuajisb. Dia meluruskan tudingan soal sikap pemerintah yang dianggap mementingkan Pilkada. “Bukannya pilkada itu Maret dan akhirnya terhenti karena ditunda dan skrg semua aktivitas masjid dan lain sudah mulai jalan kembali,” jelasnya.

Baca juga : JK Kelihatan Masih Dongkol

Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono tak habis pikir dengan keputusan pemerintah tetap melanjutkan Pilkada. Dia bilang, hari pertama sampai hari ke 70 masa kampanye Pilkada, adalah periode yg sangat mengkhawatirkan. Tahapan kampanye potensial berisiko tinggi. Soalnya, paslon sama-sama ingin mendapat dukungan maksimal. Sementara kepatuhan menjaga protokol kesehatan sulit dijaga. “Ingat pandemi belum terkendali,” kicau Pandu di akun @drpriono1.

Pandu mengingatkan saat ini kenaikan kasus Covid-19 melaju pesat dan tidak terkendali. Sementara respons belum terkoordinasi dan masih menggunakan sistem tambal sulam. kalau tak ada perbaikan, Pilkada akan memicu lonjakan kasus yang akibatnya pertambahan kasus akan terus melaju ke tahun 2021.“Negara harus merespons, dengan kepemimpinan yang tegas, mengajak masyarakat sebagai garda terdepan dg memperkuat sistem kesehatan publik,” katanya.

Baca juga : Peserta Pilkada BandelKudu Siap Dipidanakan

Ia khawatir, jika Pilkada tetap berlanjut, bisa alami kegagalan dalam atasi masalah kesehatan publik, masalah sosial, dan keterpurukan ekonominya. “Dampak tidak berhasil atasi Pandemi Covid-19 yang seharusnya mudah, jadi sulit dan ruwet karena kurang kepemimpinan nasional dan peran serta masyarakat yang ditinggalkan,” tutupnya.

Di dunia nyata pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago memaklumi respons masyarakat menanggapi keputusan pemerintah tetap melanjutkan Pilkada. Menurut dia, keputusan itu sangat terkesan tidak fair. Di satu sisi, ada aturan yang ketat. Tapi di sisi lain, terkait Pilkada, aturan itu terlihat basa basi. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.