Dark/Light Mode

Pemuda Papua Hingga Lembaga Keagamaan Merasakan Manfaat Dana Otsus

Jumat, 23 Oktober 2020 06:33 WIB
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo (Foto: Istimewa)
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat Papua. Dari sisi anggaran, kebijakan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 ini sudah menggelontorkan dana mencapai Rp 126 triliun. Ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Pusat mengakselerasi pembangunan Papua, baik sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur. 

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menjelaskan, banyak mahasiswa Papua mendapatkan beasiswa belajar dari Dana Otsus. Kemudian, pemuda Papua yang berhasil masuk dinas kepolisian dan tentara, dari sisi biaya pendidikan, juga berasal dari Dana Otsus. Bahkan, berbagai lembaga adat, lembaga keagamaan di Papua juga menikmati Dana Otsus. Sayangnya, berbagai kelebihan itu tidak tersosialisasikan dengan baik. 

Baca juga : Warga Kutai Kartanegara Yang Nikmati Manfaat Jargas Bertambah

“Banyak sekali dampak Otsus positif selama 18 tahun, misalnya banyak mahasiswa yang dibiayai dari Otsus. Banyak polisi dan tentara orang asli Papua yang direkrut jadi aparat, biaya perekrutan dan pelatihannya dibiayai oleh Otsus. Ini tidak pernah dibuka kepada publik,” jelasnya, dalam diskusi webinar, “Otonomi Khusus Papua Untuk Siapa?”, Kamis (22/10).

Dia mengakui, memang masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan Otsus. Namun, dalam kurun hampir 20 tahun, kehadiran Otsus Papua memberi manfaat yang begitu besar, yang difokuskan untuk empat program prioritas. Yaitu aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Baca juga : ESDM: Nilai Tambah Tembaga Wajib Berikan Manfaat Bagi Negara

Karena itu, ia meminta agar Pemprov Papua dan dan Papua Barat menyampaikan data apa saja manfaat Dana Otsus. “Saya minta kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat membuka data,” ucap Thomas.

Dia menegaskan, Pemprov Papua dan Papua Barat, selaku perwakilan Pemerintah Pusat, harus berani membuka data-data itu supaya tidak terkesan diam atas adanya penolakan segelintir orang atas status Otsus. Hal itu perlu dilakukan supaya rakyat Papua tidak termakan agitasi politik kelompok kontra Otsus. Agitasi-agitasi politik hanya bisa dilawan dengan data dan informasi yang benar yang bisa diakses publik secara memadai.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.