Hanya Fokus Urusin Benih Lobster, KKP Kehilangan Prioritas

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerhati kelautan prihatin dengan peristiwa ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dalam kasus dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster. Kasus ini menunjukkan, selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster, dan melupakan prioritas program strategis lainnya.

"Padahal di masa pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi berulang kali meminta para menteri bekerja lebih keras dan mencari terobosan mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/11).

Baca juga : Ini Konstruksi Perkara Benur Lobster Yang Bikin Edhy Prabowo Masuk Bui

Sebagai kementerian strategis, mestinya KKP mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha. Sayangnya, dia menilai, hal ini gagal dijalankan secara sungguh-sungguh.

Indikasinya terlihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP di mana hingga dengan bulan September 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 5,082 triliun. Kondisi ini, jelas Abdi, amat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat butuh intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.

Baca juga : Haaland Lebih Tokcer Ketimbang Messi Dan Ronaldo

Yang paling memprihatinkan, lanjutnya, adalah belanja kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya yang hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

"Akhirnya tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya, gagal tercapai," tambah Abdi.

Baca juga : Bagi-bagi `Benih Lobster` Di KKP?

Oleh karenanya, alumnus Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin, Makassar ini menilai, momentum saat ini harus dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Utamanya yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir.

"PR KKP masih banyak. Seperti upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan sistem logistik ikan yang mandek, serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan," tandasnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.