Tim Jokowi Pincang

 Sebelumnya 
Dia mengatakan, seharusnya Jokowi bisa menjadikan momentum dua menteri yang ditangkap ini untuk memperbaiki kinerja kabinetnya. Caranya, dengan merombak atau reshuffle kabinet. Meski sebenarnya ada sebuah tanda tanya besar usai dicokoknya dua anak buah Presiden. “Pertanyaannya, ini kan dua menteri berentet ditangkap, dekat waktunya. Apakah ada komunikasi antara KPK dengan Jokowi sebelumnya? Sehingga inilah cara Jokowi untuk membersihkan kabinetnya dari para koruptor,” ulas pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini.

Tidak komplitnya jumlah personel di kabinet tentu akan berdampak pada rencana pemerintah memperbaiki perekonomian. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menganggap, dalam kondisi normal, dua kementerian yang ditinggalkan menterinya saja akan membuat jalannya pemerintahan tidak efektif. Apalagi, saat ini, Indonesia masih dilanda pandemi Corona.

Bima berharap, Jokowi segera mengubah strategi. Reshuffle kabinet merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan. Apalagi, salah satu pos yang kosong adalah Kementerian Sosial.

Baca juga : Rapor Menteri Saat Pandemi Dan Resesi

Dalam masa pandemi ini, lanjut dia, peran Mensos sangat vital. Sebab, berkaitan erat dengan fungsi dan stimulus perlindungan sosial. Baik bansos untuk tahun ini, maupun tahun depan.

Selain mengisi pos yang kosong, Bhima mengimbau agar Presiden juga mengganti menterinya yang tidak memiliki sense of crisis. “Jadi, minggu ini harusnya sudah ada reshuffle. Sekaligus mengganti menteri yang kinerjanya buruk. Disarankan pos profesional lebih diprioritaskan,” usulnya.

Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menganggap wajar, bila saat ini desakan agar Presiden melakukan reshuffle sangat besar. Mengingat Tim Jokowi sudah tidak komplit lagi. Sehingga dorongan agar Presiden bongkar pasang kabinet kembali mengemuka.

Baca juga : Jokowi Tenangkan Rakyat

Namun, Hendrawan mengingatkan, terkait kosongnya dua pos kementerian, sudah ada pejabat yang mengisinya. Yakni, dengan ditunjuknya menteri Ad-Interim oleh Presiden. Sehingga untuk jangka pendek, ini menjadi solusi. roda pemerintahan tetap bisa berjalan, tanpa hambatan yang berarti.

Anggota DPR ini menegaskan, PDIP sebagai pendukung utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak dalam posisi mendesak reshuffle kabinet. Mengingat urusan pergantian menteri, merupakan wewenang penuh dari Presiden. “Presiden sudah sangat paham dengan kondisi saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Serta apa yang dibutuhkan,” tegasnya.

Sekalipun ada pergantian, PDIP juga tidak akan cawe-cawe soal siapa yang akan mengisi jabatan kosong tersebut. “Siapa yang akan mengisi juga sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Presiden memiliki kesempatan untuk memperkuat tim kabinet agar lebih kredibel, sinergis dan efektif,” ucap Hendrawan.

Baca juga : Jokowi Jengkel

Di dunia maya, desakan agar Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet juga tak kalah kencangnya. “Perlu dilakukan reshuffle kabinet agar mendapatkan calon menteri yg memiliki integritas tinggi agar tidak mudah tergiur dengan korupsi sehingga negara Indonesia cepat maju,” ujar akun @Myanina takusum1.

“Asalkan pak luhut msh bertahan. Aku idolain beliau,” timpal akun @ AndiYaseer. “Kick of aja semua, tinggalin Oppung Luhut & dijadikan Mentri segala urusan, beresssss,” tandas akun @KingOfFire7. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.