Prof. Hikmahanto: Kuat Dugaan Seaglider Milik Negara, Bukan Swasta

RM.id  Rakyat Merdeka - Benda asing mirip rudal yang diduga kapal nirawak (drone), ditemukan di laut Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana menyakini, benda yang ternyata seaglider ini milik negara, bukan punya swasta.

Kata Hikmahanto, berdasarkan keterangan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), benda yang ditemukan oleh nelayan di Selayar bukanlah drone, melainkan seaglider. KASAL juga menyampaikan seaglider dilengkapi dengan sejumlah sensor yang dapat merekam antara lain kedalaman laut, arah arus, suhu, kadar oksigen, kesuburan laut, hingga suara ikan.

"Meski KASAL menyampaikan bahwa tidak dapat dipastikan siapa pemilik dari seaglider tersebut, ini menambah kuat dugaan merupakan perangkat mata-mata dan bukan dimiliki oleh swasta," kata Hikmahanto kepada RMco.id, Senin (4/1).

Dalam dunia intelijen, terang Hikmahanto, berbagai instrumen dapat digunakan. Bahkan para agen intelijen bekerja secara senyap dan atribut terutama yang terkait dengan negara, sengaja dihilangkan. "Tujuannya agar bila terkuak, tidak mudah negara yang dimata-matai, dengan mudah menuding," ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini.

Baca juga : Prof. Indriyanto Seno Adji: Amat Susah Bagi FPI Ajukan Gugatan SKB Pembubaran

Bahkan, lanjutnya, jika agen intelijen yang terkuak melakukan tindakan mata-mata, negara si agen tersebut tidak akan mengakui tindakan agen mereka. Oleh karenanya, perlu kesabaran dan kecerdesan untuk mengungkap siapa pemilik seaglider tersebut.

Dia menyarankan, jika kemampuan di dalam negeri tidak memadai, Indonesia tentu dapat menghubungi berbagai pakar dunia yang mendalami dunia intelijen melalui perwakilan Indonesia di seluruh dunia.

Dalam konteks saat ini, tambah Hikmahanto, ada baiknya sambil menunggu kepastian, Kemenlu membuat pernyataan keras yang ditujukan kepada siapapun negara yang terlibat. "Jika saatnya terkuak terbukti memata-matai Indonesia, Indonesia tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang keras dan tegas," harapnya.

Dia mencontohkan, Indonesia saat dipimpin Presiden SBY, pernah melakukan tindakan tegas saat diduga ada penyadapan oleh intelijen Australia. "Saat itu Dubes Indonesia untuk Australia dipanggil pulang untuk beberapa waktu dan sejumlah kerjasama Indonesia dan Australia dibekukkan," pungkasnya.

Baca juga : Peredaran Obat Terlarang Dan Gender Topik Pertemuan Ke-301 CPC

Diketahui sebelumnya, seorang nelayan bernama Saeruddin menemukan sebuah benda diduga drone pengintai di perairan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, ketika hendak menangkap ikan. Saeruddin langsung memberikannya ke Polri maupun TNI AL. Jalur penemuan drone disebut adalah jalur perairan tersibuk di Indonesia, sementara dua drone pengintai lainnya ditemukan di dekat Selat Sunda dan wilayah Lombok.

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan, benda yang sebelumnya diduga drone laut sebetulnya seaglider. Seaglider adalah pesawat tanpa awak bawah laut yang digunakan untuk mengumpulkan data laut. Seaglider biasanya digunakan untuk keperluan riset bawah laut. Bukan untuk mata-mata.

Namun, selain digunakan untuk keperluan industri, seperti survei dan data oseanografi, alat ini juga dipakai untuk keperluan pertahanan. Antara lain untuk mengetahui jalur kedalaman laut yang bisa dilewati kapal selam tanpa terdeteksi sonar.

Yudo menyebut, benda ini terbuat dari aluminium. Punya dua sayap dan propeller, serta antena belakang. Ada juga instrumen mirip kamera di body-nya. Dia merinci, seaglider punya ukuran panjang bodi 225 cm. Sementara dua sayapnya masing-masing punya panjang 50 cm, lalu propeller 18 cm di bawah. Ada juga antena belakang dengan panjang 93 cm.

Baca juga : Bank Sentral Garap Negara Non Muslim

Sayangnya, tidak ada tulisan apapun di body seaglider ini. Sehingga belum bisa disimpulkan buatan perusahaan atau negara mana pesawat tanpa awak itu. "Tidak ada tulisan apa pun di sini, dari awalnya demikian. Kita tidak merekayasa, masih persis seperti yang ditemukan nelayan," kata KSAL Laksamana TNI Yudo Margono saat konferensi pers di Pushidrosal, Ancol, Jakarta, Senin (4/1).

KSAL memerintahkan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) untuk meneliti lebih dalam alat tersebut. Ia juga meminta TNI AL untuk berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.