Dark/Light Mode

Kasus Penyaluran Bansos Covid Kementerian Sosial

KPK Usut Para Pejabat Yang Kecipratan Duit Suap

Sabtu, 23 Januari 2021 06:40 WIB
Tersangka Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat sekaligus Advokat (nonaktif) Harry Van Sidabukke, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: Tedy Octariawan Kroen/RM)
Tersangka Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat sekaligus Advokat (nonaktif) Harry Van Sidabukke, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: Tedy Octariawan Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pejabat Kementerian Sosial lainnya yang terima suap dalam proyek penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 wilayah Jabodetabek.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, penyidik mengorek info soal itu dari Harry Van Sidabukke. Kemarin, Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus rasuah ini.

Berita Terkait : Kemensos Bantu Pulihkan Trauma Pengungsi Korban Gempa Sulbar

Harry diduga menyuap pejabat Kementerian Sosial agar dilibatkan dalam proyek Bansos di masa pandemi ini. “Penyidik mendalami keterangannya mengenai adanya pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kemensos untuk mendapatkan proyek,” kata Ali.

Sebelumnya, Harry sempat buka suara ketika selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dia mengatakan, ditunjuk langsung agar menyediakan Bansos untuk wilayah Jabodetabek.

Berita Terkait : KPK Geledah Rumah Mantan Anggota DPR

“Penunjukkan langsung memang boleh sama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah),” kata Harry usai diperiksa pada Selasa (29/12/2020).

Namun dia menyatakan tidak mengetahui mengenai fee Rp 10 ribu dari setiap paket Bansos yang disalurkan ke masyarakat. Fee itu diduga untuk diberikan kepada Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Berita Terkait : KPK Geledah Kantor PT MCB dan PT Junatama Foodia

Harry tetap kukuh saat disinggung jatah fee untuk pihak lain maupun yang berasal dari pengusaha lain untuk tersangka Juliari dan bawahannya di Kemensos. Dia juga membantah dugaan HIPMI ikut main dalam pengadaaan Bansos sembako tersebut. “Nggak. Nggak ada,” kilahnya.

Untuk menyediakan Bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek, Kemensos mengalokasikan anggaran Rp 5,9 triliun. Pelaksanaan dan penyalurannya dengan 272 kontrak kerja. Pengadaan dilaksanakan dalam dua periode.
 Selanjutnya