Anggaran Covid-19 Triliunan Birokrasinya Bertele-tele Ya!

RM.id  Rakyat Merdeka - Ternyata, tenaga kesehatan ada yang tidak merasakan anggaran penanganan Covid-19. Masker saja kudu beli sendir

Lapor Covid-19 mengungkapkan, ada rumah sakit Pemerintah di daerah Sragen yang kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) karena distribusi yang tidak reguler. 

Bahkan, Tenaga Kesehatan (Nakes) harus mencuci masker berulang kali dan membelinya dengan duit pribadi. 

“Sudah tahu kan kalau dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) itu besar. Pasti kalian pernah dengar kalau Nakes harus menggunakan jas hujan dan mencuci maskernya berulang kali karena keterbatasannya?” ujar lapor Covid-19 dalam caption-nya. 

“Ini benar-benar terjadi karena lapor Covid-19 menerima beberapa laporan serupa dari para Nakes,” kata lapor Covid-19 lagi. 

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, Pemerintah telah mendistribusikan Alat dan Material Kesehatan (Almatkes) pada 2020. 

Kebijakan tersebut merupakan langkah untuk melindungi Tenaga Kesehatan dan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. 

“Distribusi ini dilakukan untuk memastikan perlindungan kepada dokter, Tenaga Kesehatan dan seluruh masyarakat yang berjuang melakukan kegiatan penanganan di seluruh wilayah Indonesia,” katanya. 

Baca juga : 1,2 Juta Tenaga Kesehatan Akan Divaksin Covid-19 Tahap Pertama

Wiku menjelaskan, hingga 29 Desember 2020, pemerintah telah mendistribusikan alat material kesehatan yang terdiri dari APD, masker bedah, masker N95, medical gloves. 

Lalu portable ventilator rapid test, reagen PCR dan reagen RNA ke seluruh wilayah Indonesia. 

Rinciannya, distribusi APD sebanyak 9,7 juta unit dan masker medis sebanyak 25,1 juta unit. Kemudian masker N95 sebanyak 7,8 juta unit dan portable ventilator sebanyak 1.310 unit. 

“Rapid test sebanyak 1,1 juta unit dan reagen PCR sebanyak 5,8 juta unit. Reagen RNA sebanyak 3,8 juta unit,” sambungnya. 

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati merinci, anggaran di bidang kesehatan pada 2020 terealisasi Rp 63,51 triliun atau mencapai 63,83 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 99,5 triliun. 

Tahun ini, kata Sri Mulyani, pemerintah akan menambah anggaran di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19. Dananya akan diambil dari anggaran mendesak sebesar Rp 76,7 triliun. Bidang kesehatan mendapat jatah Rp 14,6 triliun dari anggaran mendesak tersebut. 

“Anggaran akan dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan,” katanya. 

Selain itu, lanjut Sri, anggaran juga akan digunakan untuk penanganan pasien dan biaya perawatan pasien Covid-19. 

Baca juga : Jepang Deteksi Varian Baru Covid-19 Dari Brazil

Kemudian santunan kematian tenaga kesehatan, serta komunikasi publik untuk penanganan kesehatan dan program vaksinasi. 

“Bidang kesehatan, Presiden putuskan insentif tenaga kesehatan diteruskan di 2021, meski magnitude diturunkan. Tambahan anggaran kesehatan ini di luar vaksinasi,” tandas Sri. 

Netizen menduga, bantuan kesehatan seperti APD tidak sampai ke rumah sakit karena birokrasi yang panjang. Pemerintah di daerah diminta transparan dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19. 

“Terlalu banyak birokrasi bertele-tele, jadi uangnya kemakan semua di tengah-tengah sebelum sampai ke end user,” kata akun cynfilgala. “Perjalanan panjang di birokrasi,” tambah nuni_nurqalbi. 

Menurut ioeirawan, ada pihak-pihak yang menjadikan pasien sebagai alasan untuk mendapatkan dana bantuan lebih. 

Kemudian, kata dia, dana tersebut dipakai sebagai keuntungan pribadi segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. 

“Seharusnya birokrasi untuk bidang kesehatan tidak dipersulit. Semua anggaran di Indonesia masalahnya itu-itu doang. Dan kadang ada oknum jahat yang juga mainin anggaran,” tutur Miavian. 

Teddyarman mendesak pemerintah daerah bersikap transparan menggunakan dana penanganan Covid-19. 

Baca juga : Mulai Senin Besok, Warga Asing Tak Boleh Masuk Negeri Sakura

Kata dia, Pemda juga kudu menelusuri kembali anggaran tersebut. “Di mana nyangkutnya, jangan bocor lagi,” ujarnya. 

Azmiivansyah menduga, beberapa faktor dana penanganan Covid-19 tidak turun atau sampai ke and user. Di antaranya, kata dia, karena kurangnya transparansi dan integritas para pihak yang mengelola anggaran tersebut. 

NersNano mengatakan, transparansi Pemerintah Daerah akan sangat membantu tenaga kesehatan dalam menangani pandemi Corona. “Garda terdepan namun dibohongi. Miris,” ujarnya. 

Salah satu Nakes di Puskesmas, Endahwulan_ mengeluh kesulitan mendapatkan APD. Bahkan, untuk masker ketika bertugas saja harus membelinya dengan uang pribadi. “Baju hazmat dari pemerintah tidak sesuai standar,” kata Endahwulan_. 

Fajrinovian membenarkan fakta tersebut. Dia mengaku, mengalami sendiri ketika giliran jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD). 

Kata dia, APD baru dikasih setelah minta ke apotek kalau ada pasien dengan hasil RDT reaktif atau Rapid Antigen-nya positif. “Di dalamnya berisi coverall, masker KN95 dan handscoon steril. Benar2 sesuai standar bukan?,” katanya.n [ASI]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.