Maaf, Kiai Haji Ma’ruf Belum Bisa Komentar

 Sebelumnya 
Sehari sebelum meresmikan, atau Rabu (17/2) Kiai Ma’ruf mendapat suntikan vaksin CoronaVac dosis pertama untuk lansia. Selain menjadi contoh yang baik bagi lansia, dia berharap masyarakat mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pemerintah mewujudkan Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19. Namun untuk polemik Perpres Miras, Ma’ruf belum kedengaran bersuara.

Jubir Wapres, Masduki Baidlawi yang dikontak Rakyat Merdeka kemarin, belum mau buka suara. “Jangan dulu, karena wapres masih koordinasi dengan tim kepresidenan. Belum ada komentar dulu yaa,” tutur pria yang akrab disapa Cak Duki ini.

Baca juga : Kiai Ma’ruf Diserbu Netizen

Bukan hanya Wapres yang belum muncul. Petinggi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga belum menyatakan sikap resminya. Sejumlah elit PBNU yang dihubungi Rakyat Merdeka, belum mau bersuara. Mulai dari ketua umum, jajaran ketua, sekretaris jenderal maupun wakilnya, hingga rais aam. Semuanya enggan berkomentar.

Kemarin sore, ada unggahan dari akun Twitter resmi PBNU @nahdlatululama yang memposting kembali berita tahun 2013 berjudul “PBNU Tak Setuju Investasi Minuman Keras Dibebaskan. Lengkap dengan keterangan: Sikap PBNU Terhadap Investasi Minuman Keras.

Baca juga : Soal Penerapan TKDN, Core: Masih Jauh Dari Harapan

Unggahan ini, lantas diserbu warganet yang mempertanyakan kenapa tidak ada pernyataan teranyar, sekalipun sikapnya sama tentang investasi miras. “Berita NU Online Selasa (23/7/2013) pukul 09.57 WIB Presidennya siapa ya? Ayo dong kasih kabar yang sekarang, belum ada ya?” kata @m_rochide. “2013 min? Yang 2021 ada ndak? Jangan berubah-ubah lho! Yang bener aja min 2013 jadi rujukan. Entar kalau berubah tinggal alasan itu berita lama,” kritik @ini7indonesia.

Salah satu netizen punya keyakinan jika PBNU yang bicara ke Wapres bisa dikabulkan. “Alhamdulillah. Semoga PBNU bisa membisik Bapak Wapres sehingga aturan ini dicabut,” ucap @mugiwara_Qurni. “Selamatkan generasi penerus bangsa ini. Semoga NU menolak keras rencana pemerintah,” harap @78Soedono. Bahkan tadi malam, tagar #MirasPangkalSejutaMaksiat menjadi trending topic.

Baca juga : Wapres: Ormas Berbasis Agama Wajib Jaga Kerukunan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, belum munculnya Wapres bukti porsi kuasa Kiai Ma’ruf di pemerintahan masih minim. Kejadian ini sangat disayangkan. Mengingat Indonesia mengadopsi sistem presidensial, di mana Wapres menjadi penyeimbang kebijakan.

Padahal, kata Dedi, kemunculan Ma’ruf akan menjawab dua persoalan sekaligus. “Wapres mestinya muncul ke publik, karena kelompok masyarakat muslim memerlukan itu. Selain itu agar jelas posisi kuasa Wapres di Istana, terlebih menyangkut kebijakan sensitif,” ulasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.