Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Menyambut puasa yang tinggal sebulan lagi, pemerintah gulirkan isu yang sensitif buat rakyat, yakni soal impor. Rencananya, pemerintah akan melakukan impor beras dan impor garam. Agar negara tidak malah tekor, pemerintah diminta membatalkan kebijakan tersebut. Apalagi kalau dampak impor ini, malah bikin petani jadi tekor.
Kebijakan impor garam sudah diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, kemarin. Menurutnya, keputusan itu diambil melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, beberapa waktu lalu.
Saat ini, kata Trenggono, pemerintah masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia. Ketika ada kekurangan pasokan, pemerintah bakal menutupnya dengan impor.
“Nanti, misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor, kami menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.
Baca juga : DPR Saranin Duit Impor Buat Beli Gabah Petani
Sementara untuk impor beras, kabar ini sudah disampaikan Menteri Pedagangan Muhammad Lutfi awal bulan ini, (4/3). Menurut Lutfi, pemerintah berencana mengimpor beras sekitar 1 juta ton di awal tahun 2021.
Jumlah itu dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Meskipun rencana itu belum final, penolakan terhadap kebijakan impor beras dan garam sudah disuarakan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Gedung DPR, kemarin (15/3), Komisi IV DPR menolak kebijakan impor beras sebesar satu juta ton, dan meminta pemerintah melalui Perum Bulog untuk memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021.
“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh Perum Bulog,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin membacakan kesimpulan rapat.
Baca juga : Kedaulatan Pangan Tinggal Kenangan
Lagipula, kata Hasan, impor beras 1 juta ton merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada petani. Karena kebijakan ini dibuat di saat petani sedang menyambut masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyampaikan, saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Rinciannya, 859.877 ton merupakan stok CBP, dan 23.708 ton stok beras komersial.
Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan, Program KPSA, dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Bahkan, dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Budi Waseso mengungkapkan, terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.
Budi Waseso menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.
Baca juga : Perluas Ekspor Mobil, RI Incar Pasar Negeri Kanguru
Bulog mengaku kesulitan untuk menyalurkan beras sisa ekspor tahun 2018 sebanyak 275.811 ton dengan sebagian di antaranya telah mengalami turun mutu. “Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor, jadi sudah menahun kondisinya,” kata Buwas.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
