Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Hermanto Siregar meminta pemerintah membatalkan rencana impor tersebut. Apalagi tahun ini sudah masuk panen raya yang akan mencapai puncaknya pada bulan April, sehingga waktunya dirasa tidak tepat. Selain itu, kondisi panen padi juga terlihat baik.
“Sekarang ini kan musim panen, artinya stok akan bertambah lagi, jadi memang timing-nya tidak tepat,” kata Hermanto, kemarin.
Begitu rencana impor ini diumumkan, Hermanto melihat dampaknya sudah langsung dirasakan oleh para petani, apalagi bila nantinya impor ini jadi dilakukan. Harga gabah kering panen maupun kering giling sudah anjlok. “Jadi petani itu bisa dibilang sangat tidak happy. Ini harus diperhatikan pemerintah, jadi sebaiknya dibatalkan dan diumumkan supaya harga terkoreksi ke atas,” kata Hermanto.
Baca juga : DPR Saranin Duit Impor Buat Beli Gabah Petani
Begitu pun soal impor garam, banyak penolakan juga disuarakan. Anggota Komisi IV DPR, Ema Umiyyatul Chusnah mengeritik rencana pemerintah mengimpor garam. Menurutnya, rencana itu merupakan bentuk nyata dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan potensi garam nasional.
Politisi PPP itu mengingatkan, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, kelebihan itu tidak mampu dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan garam di dalam negeri dan memilih mengimpor garam ke negara-negara dengan garis pantai yang jauh lebih pendek dari negeri ini.
Seharusnya, kata Ema, kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bekerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian BUMN memaksimalkan perusahaan pelat merah di bidang pangan, untuk meningkatkan produksi garam.
Baca juga : Kedaulatan Pangan Tinggal Kenangan
Namun, ia menilai saat ini pihak-pihak tersebut terkesan tidak ada koordinasi. Imbasnya, potensi Indonesia untuk mencukupi kebutuhan garam sendiri tidak terlaksana. Berdasarkan catatannya, Ema menyebut, pada 2019 dan 2020 pemerintah mengimpor 2,75 juta ton dan 2,92 juta ton garam. “Dan jumlah ini nampaknya tidak akan jauh berbeda pada tahun ini,” katanya, kemarin.
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini impor beras belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi Covid-19. Apalagi, rencana impor beras dilakukan karena menjelang musim panen. Kemudian, kebijakan itu diusulkan dengan penyediaan data yang kurang valid.
Namun begitu, kata Enny, impor pangan itu bukan sesuatu yang haram. Dalam Undang-Undang Pangan diperbolehkan. “Tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup,” katanya.
Baca juga : Perluas Ekspor Mobil, RI Incar Pasar Negeri Kanguru
Di dunia maya, kritik terhadap impor beras dan impor garam disuarakan nyaring oleh warganet. “Beras impor, Garam impor. Padahal janjinya gak impor-impor,” sindir akun @Mimi_hokyah. “Bisa-bisanya negara kepulauan terbesar impor garam,” timpal akun @dimanakiw.
“Petani selalu paling yang dirugikan, di saat harga pupuk yang tidak bersahabat ditambah lagi banyak penyakit dan upah kerja juga naik, giliran petani panen harga hancur gara-gara kebijakan impor. Makanya pemuda sekarang malas jadi petani, soalnya dipastikan rugi,”cuit akun @Mbentoro13Didik. “Pak @jokowi koordinasi menteri bapak kurang baik. Bulog teriak2 pak. Kenapa masih impor beras,” ujar akun @kurniawan8815. [QAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
