Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo lagi jadi omongan. Gara-garanya, menteri dari PDIP itu mau ajak Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Eropa. Tjahjo pun diingetin dompet negara lagi cekak.
Alasan Tjahjo mengajak ASN ke Eropa untuk studi banding sistem birokrasi. Menurut dia, pejabat publik harus menjunjung tinggi profesionalitas agar pelayanan bisa dipercepat selayaknya di negara-negara maju.
Menurut Tjahjo, salah satu cara yang patut dicoba adalah dengan mengajak ASN ke luar negeri, melihat langsung bagaimana pemerintahan di negara maju. Seperti Singapura, Korea Selatan, dan salah satu negara di Eropa.
Baca juga : Anis Matta : Upaya ASEAN Tuntaskan Konflik Myanmar Semoga Bisa Didukung Negara Sahabat
"Kita bisa berkunjung melihat kecepatan membuat inovasi, kecepatan membangun jaringan IT dengan baik, dan sebagainya," kata Tjahjo dikutip dari akun YouTube Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemarin.
ASN yang dimaksud Tjahjo adalah setingkat Kepala Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris Jenderal (Sekjen) lembaga, dan sekretaris utama (sestama) lembaga.
“Maka kami minta pada Deputi nanti, saya contoh atau Kementerian PAN-RB ajaklah kepala daerah, ajaklah sekda, atau sekjen, sestama untuk berkunjung ke sejumlah negara-negara yang selama ini kita jadikan role model," ujarnya.
Baca juga : Takeda Ajukan Regulasi Kandidat Vaksin DBD Ke Uni Eropa Dan Negara Endemik
Diakui Tjahjo, pendidikan dan pelatihan yang selama ini diterapkan terhadap ASN kurang. Jadi, perlu contoh langsung yang bisa disaksikan untuk diterapkan dalam birokrasi masing-masing, baik di kementerian dan lembaga atau di daerah.
Ia mencontohkan beberapa sumber masalah yang membuat birokrasi di Indonesia terkesan lambat dan bermasalah. Sebab ada konflik kepentingan antara kepala daerah dengan bawahannya. Konflik kepentingan yang dimaksud adalah masalah latar belakang partai kepala daerah yang menjabat.
PNS itu harus profesional. Tugasnya melayani masyarakat dengan baik, memberikan perizinan dengan cepat, dan memangkas birokrasi yang bertele-tele. "Jangan kalau gubernurnya dari PDIP, terus semua PNS-nya cari kartu anggota PDIP, besok ganti Golkar, pindah cari anggota Golkar, itu yang harus kita hilangkan," tuturnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
