Amerika, Awas Jangan Rese!

 Sebelumnya 
Polri juga menyiapkan pelibatan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam menumpas kelompok bersenjata itu, pasca KKB ditetapkan sebagai teroris.

“Kalau sudah ditetapkan begitu, Densus nanti harus kami ikutkan membantu. Paling tidak memetakan, segala macam itu,” kata Asisten Kapolri bidang Operasi, Inspektur Jenderal Imam Sugianto kepada wartawan, kemarin.

Dukungan juga datang dari Diplomat Senior Prof Imron Cotan. Menurut dia, keputusan pemerintah sudah tepat. Label KKB tidak tepat dan, justru membuat rancu. Karena esensi keberadaan kelompok ini adalah sparatis atau kelompok yang ingin memerdekakan diri.

Baca juga : Kemendagri Serahkan 53 Akta Kematian Kepada Awak KRI Naggala 402

Apakah Amerika akan rese dengan keputusan pemerintah ini? Dia bilang, Amerika tak akan ikut campur dalam urusan ini. Mantan Dubes Australia dan China ini mengatakan, baru saja menerima laporan dari komandan intelijen Amerika Serikat tanggal 9 April 2021. Dalam laporan itu tidak disebutkan Indonesia ancaman, termasuk Papua dan Freeport, yang dapat membahayakan kepentingan nasional Amerika.

Dalam laporan itu, yang menjadi ancaman Amerika adalah China, Rusia, Iran, Korea Utara dan Turki, serta beberapa negara yang bergolak di Timur Tengah. Kata dia, orang yang bicara soal Amerika di Papua bertujuan untuk menakuti pemerintah demi mencapai tujuan tertentu.

“Saya pastikan, tidak ada itu. Jangan takut. Soal Amerika, itu untuk menakut-nakuti saja. Bahwa ada hantu Amerika, padahal hantu itu tidak ada, saya sudah buktikan kok,” ujarnya.

Baca juga : Tok, Pemerintah Tetapkan KKB Papua Sebagai Teroris

Namun, ada juga yang memprotes penyebutan teroris untuk KKB Papua. Politis Demokrat Andi Arief mengaku kecewa dengan keputusan ini. “Saya tak mengira pemerintah mengambil jalan ini. Ternyata dugaan banyak orang selama ini benar, masuk kategori kelompok sumbu pendek,” cuit @Andiarief__.

Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta, kebijakan tersebut dikaji kembali karena dapat memberikan dampak psikososial dan stigmatisasi kepada warga Papua.

“Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan,” kata Lukas. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.