Dark/Light Mode

Nasib 75 Pegawai Masih Digantung, Kinerja KPK Tak Terganggu

Sabtu, 15 Mei 2021 21:55 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Hingga kini, nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih digantung. Belum ada keputusan resmi terkait status mereka di komisi antirasuah.

"Perlu kami tegaskan bahwa sejauh ini belum ada keputusan apapun terkait pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut sampai kemudian nanti ada keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kemenpan RB dan BKN," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, lewat pesan singkat, Sabtu (15/5) malam. 

Berita Terkait : Terima Kunjungan Dubes Austria, KPK Jajaki Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Diungkapkannya, ke-75 pegawai dari berbagai Direktorat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut bukan dinyatakan nonaktif. "Karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," imbuhnya.

Mereka hanya diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan sampai ada keputusan lebih lanjut. Tujuannya, agar tidak menimbulkan implikasi hukum.

Berita Terkait : Agun Gunandjar: Seleksi Ulang Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Ditegaskannya, meski 75 pegawai ini menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsungnya, kinerja KPK tidak terganggu. Sebab, kata Ali, di komisi antirasuah, pekerjaan seluruh kedeputian dilakukan secara tim, dalam bentuk satuan tugas (satgas) yang dipimpin ketua tim atau ketua satgas.

Mereka juga dikontrol direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya. "Sejauh ini khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," tegas jubir berlatarbelakang jaksa itu.

Berita Terkait : KPK Sesalkan Potongan Surat TWK Pegawainya Beredar

Ali memastikan, bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset dalam ikhtiar pemberantasan korupsi.

"Untuk itu tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut," tandas Ali. [OKT]